Kutai Barat — Sejumlah guru di Kabupaten Kutai Barat melakukan aksi mogok kerja dan meninggalkan kelas sebagai bentuk protes terhadap belum terpenuhinya penyetaraan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) tahun 2025 yang telah dijanjikan pemerintah daerah.
Aksi spontan tersebut berlangsung di beberapa sekolah dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Para guru menilai bahwa penundaan penyetaraan TPP berdampak pada kesejahteraan mereka sekaligus mencerminkan ketidakpastian kebijakan yang sudah disampaikan sejak awal tahun.
Perwakilan guru menyampaikan bahwa mereka hanya menginginkan kejelasan dan realisasi atas janji pemerintah daerah. Menurut mereka, penyetaraan TPP 2025 merupakan bentuk penghargaan atas tugas dan tanggung jawab guru dalam menjalankan layanan pendidikan di Kutai Barat.
Di sisi lain, masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.
Pemerintah daerah diharapkan melakukan dialog terbuka bersama perwakilan guru, memastikan kepastian anggaran, serta mempercepat proses administrasi agar penyetaraan TPP dapat segera direalisasikan.
Aksi mogok ini menjadi pengingat pentingnya komunikasi yang jelas dan konsistensi kebijakan demi menjaga stabilitas pendidikan di Kutai Barat.




































