Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto berencana memasukkan materi koperasi dan ekonomi Pancasila ke dalam mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat peran koperasi sebagai pilar perekonomian nasional sekaligus menanamkan nilai-nilai ekonomi kerakyatan kepada mahasiswa sejak dini.
Menurut Brian Yuliarto, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang generasi muda terhadap sistem ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan memasukkan materi koperasi dan ekonomi Pancasila ke dalam kurikulum wajib, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep ekonomi pasar, tetapi juga nilai gotong royong, kebersamaan, dan keadilan sosial yang menjadi ciri khas perekonomian Indonesia.
Rencana tersebut diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan Kementerian Koperasi. Kerja sama ini mencakup pengembangan koperasi mahasiswa di lingkungan kampus, pemanfaatan hasil riset dan inovasi perguruan tinggi untuk penguatan koperasi, serta pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang fokus pada pendampingan koperasi desa.
Dalam implementasinya, perguruan tinggi didorong untuk berkontribusi sesuai dengan keunggulan dan kompetensi keilmuannya masing-masing. Keterlibatan kampus diharapkan mampu memberikan dukungan nyata bagi penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang saat ini telah berkembang di puluhan ribu titik di berbagai wilayah Indonesia.
Melalui sinergi antara dunia pendidikan tinggi dan gerakan koperasi, pemerintah berharap lahir generasi intelektual muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
