Sebanyak 7.087 guru sekolah negeri di Jepang tercatat mengambil cuti akibat masalah kesehatan mental selama tahun ajaran 2024. Data tersebut dilansir dari The Mainichi pada 12 Januari dan diumumkan secara resmi oleh Kementerian Pendidikan Jepang pada 22 Desember lalu.
Meskipun jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 32 orang dibandingkan tahun ajaran sebelumnya, angka guru yang mengambil cuti karena gangguan kesehatan mental masih berada di atas 7.000 orang selama dua tahun berturut-turut. Kondisi ini menandakan bahwa persoalan kesehatan mental di kalangan pendidik masih menjadi tantangan serius di sistem pendidikan Jepang.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Jepang, alasan paling banyak yang mendorong guru mengambil cuti berkaitan dengan kesulitan dalam membimbing dan menangani siswa. Selain itu, masalah hubungan dengan rekan kerja serta tingginya beban pekerjaan administratif di sekolah juga menjadi faktor utama yang memicu tekanan mental.
Laporan tersebut juga mengungkap fakta mengkhawatirkan lainnya. Hampir setengah dari guru yang mengambil cuti kesehatan mental diketahui baru bekerja kurang dari dua tahun di sekolah tempat mereka mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa guru-guru baru menjadi kelompok yang paling rentan mengalami tekanan psikologis di lingkungan kerja.
Tidak hanya itu, sekitar 18 persen guru yang telah kembali bekerja setelah menjalani cuti kesehatan mental tercatat kembali mengambil cuti dalam kurun waktu satu tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa proses pemulihan dan dukungan pascakembali bekerja masih belum optimal.
Para pengamat pendidikan di Jepang menilai situasi ini mencerminkan beratnya beban kerja guru, termasuk tuntutan akademik, pengelolaan perilaku siswa, serta kewajiban administratif yang kian kompleks. Selain itu, budaya kerja yang menuntut dedikasi tinggi juga disebut turut memperparah tekanan mental para pendidik.
Pemerintah Jepang didorong untuk memperkuat sistem dukungan bagi guru, terutama bagi tenaga pendidik baru, melalui pendampingan, pengurangan beban administratif, serta penyediaan layanan kesehatan mental yang lebih mudah diakses. Langkah tersebut dinilai penting demi menjaga kesejahteraan guru sekaligus menjamin kualitas pendidikan yang berkelanjutan.
