Pelaksanaan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2026 di Depok menegaskan bahwa forum ini bukan lagi sekadar agenda seremonial tahunan. Dalam pertemuan tersebut, berbagai suara dan aspirasi dari daerah dirangkum menjadi rekomendasi konkret yang menyasar isu-isu strategis pendidikan nasional.
Sejumlah topik krusial menjadi fokus pembahasan, mulai dari implementasi Wajib Belajar 13 Tahun, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), penguatan peran dan kesejahteraan guru, hingga percepatan digitalisasi pembelajaran. Seluruh isu tersebut dipandang saling berkaitan dan membutuhkan langkah eksekusi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Pada aspek Wajib Belajar 13 Tahun, daerah didorong untuk memperluas akses pendidikan hingga jenjang menengah atas, termasuk memastikan keberlanjutan sekolah bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Sementara itu, penanganan ATS menuntut pendataan yang lebih akurat, kolaborasi lintas sektor, serta strategi afirmatif agar anak-anak yang terputus sekolah dapat kembali ke bangku pendidikan.
Isu guru juga menjadi perhatian penting. Mulai dari distribusi tenaga pendidik yang belum merata, peningkatan kompetensi, hingga kepastian kesejahteraan, seluruhnya masuk dalam daftar rekomendasi. Daerah diharapkan mampu menyusun langkah teknis yang realistis agar kebijakan tidak berhenti di tingkat perencanaan.
Di sisi lain, digitalisasi pembelajaran menjadi tantangan sekaligus peluang. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran, namun tetap membutuhkan kesiapan infrastruktur, pelatihan guru, serta dukungan anggaran yang memadai.
Konsolnas 2026 di Depok pada akhirnya memunculkan satu pertanyaan mendasar: sejauh mana pemerintah daerah siap mengeksekusi rekomendasi yang telah disepakati? Keberhasilan forum ini tidak hanya diukur dari dokumen hasil rapat, melainkan dari implementasi nyata yang berdampak langsung pada kualitas dan pemerataan pendidikan di lapangan.
