Pemerintah menegaskan bahwa nasib ribuan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pendidikan nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah mencari solusi terbaik untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para guru tersebut.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa pemerintah memahami kegelisahan para guru PPPK paruh waktu terkait status, kesejahteraan, dan keberlanjutan kontrak kerja mereka. Oleh karena itu, kementerian bersama instansi terkait sedang membahas berbagai opsi kebijakan agar tidak ada guru yang terabaikan.
“Kami sedang mencari jalan terbaik agar para guru PPPK paruh waktu mendapatkan kepastian dan tetap bisa menjalankan tugasnya dengan tenang,” ujar Mendikdasmen dalam keterangannya.
Menurutnya, pembahasan tersebut melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara. Langkah ini diperlukan agar solusi yang diambil tetap sesuai dengan regulasi kepegawaian dan kemampuan fiskal negara.
Guru PPPK paruh waktu selama ini memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik. Pemerintah menyadari kontribusi tersebut dan berkomitmen untuk menjaga mutu pendidikan tanpa mengorbankan kesejahteraan tenaga pengajar.
Mendikdasmen menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan seiring dengan perlindungan dan penghargaan terhadap guru. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mengupayakan kebijakan yang berpihak pada tenaga pendidik, termasuk mencari skema terbaik bagi ribuan guru PPPK paruh waktu.
Pemerintah mengimbau para guru untuk tetap menjalankan tugas dengan profesional sembari menunggu keputusan resmi yang akan diumumkan setelah proses pembahasan selesai.
