Rencana efisiensi anggaran pada 2026 dipastikan berdampak pada berbagai sektor, termasuk pos tunjangan aparatur sipil negara (ASN). Kondisi ini turut dirasakan kalangan guru, baik yang berstatus ASN maupun PPPK.
Meski begitu, Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar menegaskan agar para tenaga pendidik tetap menjaga semangat mengajar dan memberikan layanan pendidikan terbaik bagi siswa.
Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba mengatakan, sektor pendidikan selalu menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Perhatian tersebut tidak hanya diwujudkan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, tetapi juga melalui dukungan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. “Guru itu aset penting dalam pembangunan SDM. Pemkot selalu memberi perhatian penuh, baik untuk ASN, PPPK, maupun guru non-ASN,” ujarnya, kemarin (25/11).
Dia menjelaskan, selama ini pemkot memberikan berbagai bentuk fasilitasi, termasuk dukungan penyelesaian pendidikan minimal S-1 serta pemberian tunjangan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, pemerintah juga rutin memberikan apresiasi kepada guru-guru berprestasi dan mereka yang telah puluhan tahun mengabdi di dunia pendidikan. “Kami selalu memberi ruang apresiasi kepada para pendidik yang berdedikasi,” tambahnya.
Namun demikian, memasuki pembahasan anggaran 2026, pemkot bersama legislatif sepakat melakukan efisiensi di sejumlah sektor. Salah satu yang terdampak adalah tunjangan bagi ASN, termasuk guru. Elim tidak menampik bahwa keputusan tersebut berat, tetapi kondisi fiskal mengharuskan kebijakan penyesuaian. (*)
