Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp218 miliar untuk program beasiswa bagi siswa kurang mampu yang bersekolah di SMA dan SMK swasta pada tahun ajaran 2026/2027. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jabar memastikan akses pendidikan menengah yang lebih adil dan merata bagi masyarakat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa anggaran beasiswa tersebut terdiri dari dua skema. Sebesar Rp150 miliar dialokasikan untuk beasiswa operasional sekolah swasta, sementara Rp68 miliar disiapkan sebagai beasiswa personal yang langsung menyasar siswa kurang mampu.
Menurut Dedi, hingga saat ini data penerima beasiswa belum dapat dipastikan. Hal tersebut disebabkan proses belajar mengajar tahun ajaran 2026/2027 baru akan dimulai pada rentang Juni–Juli 2026, sehingga data riil jumlah siswa kurang mampu baru akan terlihat setelah proses pendaftaran peserta didik baru dibuka.
“Data penerima belum bisa ditentukan sekarang karena siswa baru akan masuk pada pertengahan tahun 2026. Oleh karena itu, anggaran beasiswa akan dimasukkan melalui mekanisme pergeseran APBD 2026,” ujarnya.
Meski demikian, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman memastikan bahwa anggaran bantuan pendidikan menengah untuk sekolah swasta telah tersedia. Ia menegaskan dana Rp218 miliar tersebut sudah tercantum dalam APBD murni 2026, bukan berasal dari anggaran perubahan.
“Anggaran beasiswa untuk SMA dan SMK swasta sudah masuk dalam APBD 2026. Jadi secara fiskal, dukungannya sudah disiapkan,” kata Herman.
Sementara itu, perhatian juga datang dari legislatif. Komisi V DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi memastikan program beasiswa tersebut benar-benar terealisasi dan tepat sasaran. DPRD menekankan pentingnya pengawalan agar alokasi anggaran tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa dari keluarga miskin.
Program beasiswa ini diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan siswa di sekolah swasta, sekaligus mencegah terjadinya putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Pemprov Jawa Barat menilai peran sekolah swasta sangat penting dalam menampung peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Dengan dukungan anggaran tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan menengah yang inklusif dan berkeadilan, serta memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal karena kendala ekonomi.
