Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggelar Bimbingan Teknis Implementasi PP Tunas bertajuk “Gerakan Edukasi Perlindungan Anak di Era Digital” di Medan, Sumatra Utara. Kegiatan ini menghadirkan sekitar 200 peserta yang terdiri dari pelajar, guru, dan komunitas pendidikan, dengan fokus utama memperkuat pemahaman tentang pentingnya menjaga anak di ruang digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital, Raline Shah, menekankan bahwa di era sekarang anak tumbuh berdampingan dengan gawai dan internet. Karena itu, tugas orang dewasa bukan hanya membatasi akses, tetapi juga membekali dengan literasi digital yang memadai agar anak bisa menggunakan teknologi secara aman, sehat, dan produktif. Ia menilai Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas) menjadi landasan penting untuk menciptakan ekosistem online yang lebih ramah anak, sekaligus mendorong platform digital mengambil tanggung jawab lebih besar.
Raline mengibaratkan akses media sosial bagi anak seperti melepas anak yang baru belajar bersepeda ke jalan raya yang padat. Tanpa kesiapan, risikonya sangat besar. Menurutnya, usia yang relatif ideal untuk mulai diberikan akses penuh ke media sosial yang kompleks adalah sekitar 16 tahun. Langkah pembatasan ini juga berangkat dari data dan survei, salah satunya temuan bahwa sekitar 60 persen Generasi Z pernah melakukan belanja online secara impulsif, sehingga rentan dimanipulasi secara digital.
Risiko lain yang mengintai anak di dunia maya antara lain kecanduan gawai, paparan konten negatif, penipuan daring, perundungan siber, hingga kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Data BPS 2024 mencatat sekitar 46 persen anak usia dini sudah mengakses internet, sementara survei APJII menunjukkan sekitar 22 persen pengguna internet pernah mengalami penipuan digital. Angka ini menggambarkan bahwa ruang digital sudah menjadi “ruang tumbuh” baru bagi anak Indonesia yang belum tentu aman.
