“Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk segera mewujudkan budaya sekolah yang aman dan nyaman melalui kebijakan yang dirancang matang dan dipahami secara kuat oleh para pelaksana di lapangan. Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026, Lestari menegaskan bahwa regulasi yang hadir untuk membangun budaya sekolah aman dan nyaman merupakan langkah strategis membentuk generasi penerus yang berkarakter dan berdaya saing.
Menurut dia, kehadiran Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan peserta didik dari berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Peraturan tersebut menekankan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi seluruh warga sekolah.
Lestari mengingatkan bahwa data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menunjukkan masih tingginya kasus kekerasan di satuan pendidikan sepanjang Januari–Desember 2025. Berdasarkan laporan pengaduan yang diterima FSGI dan pemberitaan media, tercatat 60 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan pada 2025, meningkat tajam dibanding 36 kasus pada 2024 dan 15 kasus pada 2023. Ia menilai percepatan peningkatan jumlah kasus ini harus dijawab dengan pelaksanaan kebijakan yang efektif untuk mencegah kekerasan sejak dini.
Politisi yang akrab disapa Rerie itu menekankan pentingnya perhatian serius dari para pemangku kepentingan di pusat maupun daerah terhadap implementasi Permendikdasmen No. 6/2026. Ia mendorong agar regulasi tersebut segera diikuti langkah sosialisasi yang masif kepada seluruh pihak terkait, mulai dari pengelola satuan pendidikan, guru, tenaga kependidikan, hingga orang tua dan peserta didik, agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
Sebagai anggota Komisi X DPR RI, Rerie berharap budaya sekolah yang aman dan nyaman dapat segera menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia nasional.
