Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap laporan mengenai ratusan ribu anak di Papua yang diduga belum tersentuh pendidikan formal. Isu tersebut mencuat dalam pertemuan Presiden dengan para kepala daerah se-Papua yang digelar di Istana Negara, Jakarta.
Laporan itu disampaikan oleh Ketua Komite Evaluasi Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP), Velix Wanggai. Dalam paparannya, Velix menyebut adanya sekitar 700 ribu anak di Papua yang belum bersekolah dan belum memperoleh akses pendidikan formal secara memadai.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar persoalan tersebut segera ditangani secara serius dan terkoordinasi. Ia menekankan pentingnya penguatan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Papua, serta perluasan akses pendidikan hingga menjangkau kelompok masyarakat paling rentan.
Presiden juga mendorong pengembangan berbagai inisiatif pendidikan alternatif, salah satunya melalui program sekolah rakyat. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi anak-anak yang berada di wilayah terpencil maupun yang menghadapi kendala sosial dan ekonomi, sehingga mereka tetap dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa angka 700 ribu anak yang disebutkan tersebut berasal dari pemaparan Bupati Manokwari dalam forum tersebut. Oleh karena itu, pemerintah pusat menilai perlu dilakukan verifikasi dan pencocokan data secara menyeluruh sebelum angka tersebut dijadikan sebagai rujukan resmi dalam perumusan kebijakan.
Meski demikian, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak Indonesia, termasuk di Papua. Apabila hasil verifikasi nantinya membuktikan masih terdapat anak-anak yang benar-benar belum menikmati bangku sekolah, negara berkewajiban membuka akses pendidikan seluas-luasnya agar mereka dapat segera memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan terus berkoordinasi untuk memastikan tidak ada anak di Papua yang tertinggal dari sistem pendidikan nasional, sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.
