DPR RI tengah menggodok revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membuka peluang besar bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa melalui ...
Pemerintah daerah memastikan bahwa sebanyak 900 tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN tidak akan di-PHK. Sebaliknya, mereka akan tetap bekerja dan diberikan jabatan alternatif di tiga posisi yang ...
Pembahasan revisi Undang‑Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sedang digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Salah satu poin yang paling disorot adalah peluang bagi PPPK untuk dialih-status ...
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menyoroti persoalan tenaga honorer dan ketimpangan status antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam rapat kerja ...
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Revisi ini menjadi sorotan publik karena disebut membawa angin segar ...
Jakarta, 6 November 2025 — Kabar mengejutkan datang dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Lembaga tersebut dikabarkan menggelar sidang sebanyak 24 kali dalam sebulan untuk membahas berbagai pelanggaran disiplin Aparatur Sipil ...
Jakarta, November 2025 — Pemerintah menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tetap memiliki jam kerja penuh, yakni 8 jam per hari atau 40 jam per minggu, ...
Pemerintah menyatakan bahwa per 31 Desember 2025, seluruh tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah akan menyelesaikan statusnya — artinya, mulai 1 Januari 2026, tidak akan ada lagi pegawai berstatus honorer.Kebijakan ...
Copyright © 2020 idsch.id.
