JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh berhenti pada tataran rekomendasi atau dokumen semata. Keberhasilan sebuah kebijakan harus tercermin dari dampak nyata yang dirasakan oleh murid, guru, dan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, saat memberikan sambutan penutup pada Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Centre Policy Research Network (CPRN) Summit 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya transformasi pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis bukti.
Menurut Atip, ukuran keberhasilan sebuah forum pendidikan bukanlah banyaknya presentasi atau rekomendasi yang dihasilkan. Keberhasilan sejati terlihat ketika rekomendasi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih responsif, program yang lebih efektif, kemitraan yang lebih kuat, dan pada akhirnya memberikan manfaat langsung bagi peserta didik.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan yang baik harus dibangun berdasarkan data dan bukti ilmiah yang kuat atau evidence-based policy. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran, relevan dengan kebutuhan lapangan, serta mampu menjawab tantangan pendidikan yang terus berkembang.
Dalam kesempatan itu, Atip juga mengingatkan bahwa dunia pendidikan saat ini menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari perkembangan teknologi yang sangat cepat, perubahan kebutuhan pasar kerja, isu lingkungan, hingga kesenjangan akses pendidikan yang masih dialami sebagian masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi pendidikan.
Kemendikdasmen menilai bahwa riset, kebijakan, dan praktik pendidikan harus berjalan beriringan. Hasil penelitian tidak boleh hanya menjadi bahan diskusi akademik, tetapi harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.
Lebih lanjut, pemerintah mendorong budaya evaluasi dan adaptasi berkelanjutan dalam setiap program pendidikan. Kebijakan yang telah dijalankan perlu terus dievaluasi berdasarkan hasil di lapangan agar dapat disempurnakan sesuai kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman.
Melalui pendekatan berbasis bukti dan kolaborasi lintas sektor, Kemendikdasmen berharap seluruh kebijakan pendidikan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, serta penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
