“Ratusan guru honorer non-database BKN menggelar demonstrasi di Kantor Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada Rabu (7/1/2026). Mereka menolak rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menuntut adanya kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi di sekolah negeri.
“Saya dan teman-teman menuntut kesejahteraan sebagai guru honorer,” ujar salah satu guru honorer, Nursalim, dalam orasi di depan Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (7/1/2026). Ia menegaskan para guru merasa pemerintah daerah tak pernah benar-benar melihat jasa pengabdian mereka dalam dunia pendidikan.
Nursalim menegaskan, para guru honorer bersedia tidak menerima honor asalkan pemerintah memberikan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan kepastian diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Menurutnya, mereka sudah bermusyawarah dan siap menerima skema “SK tanpa gaji” demi mempertahankan pekerjaan dan pengabdian di sekolah.
Di lapangan, sejumlah guru honorer mengaku sudah dilarang mengajar oleh kepala sekolah karena tidak berstatus ASN, PPPK, maupun PPPK paruh waktu. Nursalim menyebut banyak rekannya yang dirumahkan dan merasa dikucilkan, hingga mental mereka terguncang karena dianggap tidak lagi dibutuhkan.
Para guru juga mendesak agar pemerintah daerah memberi perlindungan sebagaimana yang diterapkan kepada tenaga kesehatan di RSUD Praya dan Puskesmas yang digaji melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Mereka meminta agar pemerintah tidak begitu saja merumahkan honorer yang telah lama membantu mencerdaskan generasi muda di Lombok Tengah.
Guru honorer lain, Lalu Arifullah, mempertanyakan kebijakan Pemkab Lombok Tengah yang membuka Balai Latihan Kerja (BLK) untuk guru honorer. Ia menyoroti kebijakan pelatihan non-keguruan seperti tata boga dan menjahit bagi guru yang sudah memiliki sertifikasi pendidik. “Masa guru yang sudah punya sertifikasi mengajar malah mau diarahkan ke pelatihan tata boga atau tukang jahit? Nalurinya di mana kalau begini,” kritik Arifullah.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Lombok Tengah, Muhammad Nursiah, meminta para guru untuk bersabar. Ia berjanji akan membawa aspirasi dan usulan mereka ke pemerintah pusat dan BKN.
