Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan AI instan seperti ChatGPT bagi siswa SD, SMP, hingga SMA. Ia menilai aturan dalam SKB 7 Menteri itu sebagai langkah yang bijak untuk dunia pendidikan di Indonesia.
Menurut Lalu, di tingkat pendidikan dasar, fokus utama seharusnya adalah mengasah kemampuan nalar dan logika siswa, bukan membiasakan mereka bergantung pada teknologi yang memberi jawaban serba cepat. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah siswa terlalu mengandalkan jawaban instan dari AI dalam mengerjakan tugas sekolah.
Meski mendukung pembatasan AI instan, Lalu menekankan bahwa pengenalan teknologi tetap penting agar kurikulum tetap relevan dengan perkembangan zaman. Ia menyambut baik rencana pemerintah memasukkan materi kecerdasan buatan dan coding ke dalam kurikulum, selama berada dalam koridor regulasi yang kuat. Menurutnya, AI dan coding dapat dijadikan mata pelajaran pilihan agar siswa belajar teknologi secara lebih bertanggung jawab.
Lalu juga mengapresiasi langkah pemerintah mengembangkan platform AI yang dirancang khusus untuk anak dan aman digunakan. Ia mencontohkan peluncuran platform “Bijak Cerdas Berdigital” oleh Kemenko PMK yang bisa diakses gratis oleh anak, guru, dan orang tua. Baginya, upaya seperti ini sejalan dengan semangat melindungi peserta didik dari konten negatif sekaligus tetap memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, telah menjelaskan isi SKB yang mengatur pemanfaatan teknologi digital dan AI di jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ia menegaskan bahwa di jenjang SD sampai SMA, penggunaan AI instan seperti “tanya ChatGPT” tidak diperbolehkan untuk keperluan pendidikan langsung. Namun, AI masih bisa dimanfaatkan sebagai pendukung pembelajaran melalui aplikasi yang memang dirancang khusus untuk pendidikan, bukan sebagai alat pemberi jawaban instan.
