Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah memperkuat sinergi program bantuan pendidikan melalui integrasi Program Indonesia Pintar (PIP) dengan Program Keluarga Harapan (PKH) milik Kementerian Sosial serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang dikelola Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
Integrasi data antarkementerian tersebut bertujuan memperkuat sistem perlindungan sosial di bidang pendidikan. Melalui sinkronisasi data penerima bantuan, pemerintah dapat memantau perjalanan pendidikan peserta didik dari keluarga kurang mampu sehingga peluang putus sekolah dapat ditekan sejak dini.
Direktur teknis program menjelaskan bahwa mulai tahun ajaran 2026/2027, cakupan PIP akan semakin luas dengan menjangkau peserta didik taman kanak-kanak (TK). Sebanyak lebih dari 888 ribu murid TK menjadi sasaran penerima bantuan sebagai bagian dari dukungan terhadap program Wajib Belajar 13 Tahun. Setiap murid TK penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp450 ribu per tahun.
Pemerintah menilai bahwa integrasi PIP, PKH, dan KIP Kuliah akan menciptakan jalur bantuan pendidikan yang lebih berkesinambungan. Peserta didik yang menerima bantuan sejak jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat memperoleh prioritas dalam berbagai skema bantuan pendidikan lanjutan apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Program Indonesia Pintar sendiri merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin agar tetap dapat mengakses layanan pendidikan hingga jenjang menengah. Sasaran penerima mencakup peserta didik dari keluarga penerima PKH, pemegang Kartu Keluarga Sejahtera, hingga kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi tertentu.
Melalui integrasi data yang lebih kuat, pemerintah berharap proses verifikasi penerima bantuan menjadi lebih akurat. Langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi tumpang tindih data sekaligus memastikan bantuan pendidikan diterima oleh peserta didik yang benar-benar membutuhkan.
Selain memperluas sasaran penerima, Kemendikdasmen terus melakukan berbagai pembaruan dalam tata kelola PIP. Pemerintah membuka peluang lebih besar bagi sekolah untuk mengusulkan calon penerima bantuan yang belum tercakup dalam basis data nasional sehingga akses terhadap bantuan pendidikan dapat semakin merata.
Sinergi antara Kemendikdasmen, Kemensos, dan Kemdiktisaintek ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah dan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Dengan sistem bantuan yang saling terhubung dari TK hingga perguruan tinggi, diharapkan semakin banyak generasi muda Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan tanpa terkendala faktor ekonomi.
