JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali mencatatkan kinerja positif dalam pengelolaan keuangan negara dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Pada tahun yang sama, kementerian juga membukukan realisasi anggaran sebesar 96,64 persen.
Capaian tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (15/7). Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan berbagai program prioritas pendidikan nasional tidak terlepas dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berkualitas.
“Tercapainya sasaran yang berdampak kepada masyarakat tidak terlepas dari dukungan keberhasilan tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, dan berkualitas,” ujar Abdul Mu’ti.
Realisasi Anggaran Tembus 96,64 Persen
Sepanjang tahun 2025, Kemendikdasmen mengelola anggaran sebesar Rp64,34 triliun dengan realisasi mencapai Rp62,17 triliun atau 96,64 persen. Jika tidak memperhitungkan pagu anggaran yang diblokir, tingkat realisasi anggaran bahkan mencapai 98,55 persen.
Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program strategis nasional, antara lain:
- Digitalisasi Pembelajaran
- Revitalisasi Satuan Pendidikan
- Program Indonesia Pintar (PIP)
- Pendidikan Profesi Guru (PPG)
- Penguatan pendidikan vokasi
- Peningkatan kualitas pembelajaran di berbagai daerah
Abdul Mu’ti menegaskan, raihan opini WTP menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan Kemendikdasmen telah memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Laporan Keuangan Kemendikdasmen Tahun 2025 ini telah diaudit oleh BPK RI dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” katanya.
Raih Predikat BB AKIP dan Indeks Pelayanan Publik A
Selain memperoleh opini WTP, Kemendikdasmen juga mencatat sejumlah capaian penting lainnya dalam bidang tata kelola pemerintahan.
Kementerian berhasil meraih:
- Predikat BB untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
- Predikat A pada Indeks Pelayanan Publik.
- Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan sebesar 88,70 dengan kategori Sangat Baik.
Menurut Abdul Mu’ti, berbagai capaian tersebut menunjukkan keberhasilan Kemendikdasmen dalam membangun kemitraan yang kuat sekaligus memenuhi harapan para pemangku kepentingan.
“Hal ini menunjukkan bahwa Kemendikdasmen dalam mengawal kinerjanya dapat membangun kemitraan yang baik, dan mampu memenuhi ekspektasi seluruh mitra strategis,” ujarnya.
Anggaran 2026 Diperkuat
Untuk Tahun Anggaran 2026, Kemendikdasmen memperoleh pagu awal sebesar Rp56,68 triliun yang kemudian menjadi Rp50,02 triliun setelah dilakukan efisiensi anggaran.
Selanjutnya, pemerintah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp57,71 triliun guna mendukung pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional, termasuk penanganan layanan pendidikan pascabencana di sejumlah wilayah di Sumatra.
Abdul Mu’ti menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan negara agar opini WTP dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.
“Kemendikdasmen senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan negara guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tegasnya.
DPR RI Beri Apresiasi
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi X DPR RI turut memberikan apresiasi atas capaian Kemendikdasmen.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong kementerian agar terus mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan pada tahun-tahun berikutnya.
“Komisi X DPR RI mengapresiasi capaian opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendikdasmen RI Tahun 2025 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta mendorong untuk mempertahankannya pada tahun-tahun berikutnya,” ujar Hetifah.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP sekaligus tingginya realisasi anggaran menunjukkan komitmen Kemendikdasmen dalam mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan berbagai program pendidikan nasional berjalan efektif untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Indonesia.
