Jakarta – Usulan tambahan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebesar Rp157,76 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 mendapat dukungan dari Komisi X DPR RI.
Dukungan tersebut diberikan agar usulan tambahan anggaran dapat dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan usulan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Selasa (1/9/2026).
Pagu Kemendikdasmen 2027 Baru Rp61,10 Triliun
Dalam rapat tersebut, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pagu anggaran Kemendikdasmen TA 2027 telah ditetapkan sebesar Rp61,10 triliun.
Angka tersebut meningkat sekitar Rp2,86 triliun dibandingkan pagu indikatif yang sebelumnya berada di angka Rp58,24 triliun.
Namun, menurut Kemendikdasmen, tambahan pada tahap pagu anggaran tersebut masih belum cukup untuk mendukung berbagai program prioritas pendidikan yang akan dilaksanakan pada 2027.
Pagu sebesar Rp61,10 triliun juga telah ditetapkan melalui Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Selanjutnya, pagu tersebut akan dibahas di Badan Anggaran bersama usulan tambahan Rp157,76 triliun untuk memperoleh kesepakatan DPR RI.
Tambahan Anggaran untuk Program Prioritas Pendidikan
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa usulan tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas Kemendikdasmen.
Rinciannya meliputi:
| Program | Usulan Tambahan Anggaran |
|---|---|
| Wajib Belajar 13 Tahun | Rp115,25 triliun |
| Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran | Rp35,81 triliun |
| Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | Rp3,69 triliun |
| Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan | Rp235,73 miliar |
| Dukungan Manajemen | Rp2,77 triliun |
Total kebutuhan tambahan tersebut mencapai Rp157,76 triliun.
Revitalisasi 100 Ribu Satuan Pendidikan
Salah satu fokus utama dari tambahan anggaran yang diajukan adalah memperluas sasaran revitalisasi satuan pendidikan hingga 100 ribu sekolah.
Program tersebut disiapkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sehingga semakin banyak sekolah dapat memperoleh fasilitas pembelajaran yang layak.
Abdul Mu’ti menyebut perluasan sasaran revitalisasi hingga 100 ribu satuan pendidikan merupakan salah satu arahan Presiden.
Selain revitalisasi sekolah, tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung peningkatan bantuan pendidikan bagi murid.
Bantuan PIP dan Beasiswa Pendidikan Diperkuat
Kemendikdasmen juga mengusulkan peningkatan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD dan SMP.
Peningkatan tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih baik bagi murid penerima manfaat sehingga persoalan biaya tidak menjadi hambatan dalam memperoleh pendidikan.
Selain PIP, usulan tambahan anggaran mencakup bantuan beasiswa dan pembiayaan pendidikan bagi murid.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik.
Guru Juga Jadi Prioritas
Selain murid dan sekolah, peningkatan kompetensi guru juga menjadi salah satu perhatian dalam usulan tambahan anggaran.
Kemendikdasmen mengusulkan keberlanjutan sekaligus perluasan program bantuan biaya pendidikan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi hingga jenjang S1/D4.
Program tersebut ditujukan untuk membantu guru meningkatkan kualifikasi akademiknya sehingga dapat memberikan pembelajaran yang semakin berkualitas.
Menurut Kemendikdasmen, peningkatan kualitas guru merupakan bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu dan merata.
Komisi X Beri Dukungan
Usulan tambahan anggaran tersebut mendapat dukungan dari sejumlah anggota Komisi X DPR RI.
Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi, menyatakan pihaknya menyetujui pagu anggaran Kemendikdasmen TA 2027 sekaligus usulan tambahan anggarannya.
Ia berharap tambahan anggaran tersebut dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan pada tahun-tahun berikutnya.
Dukungan serupa disampaikan anggota Komisi X dari Fraksi PAN, Hoerudin Amin.
Ia menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah memperjuangkan kebutuhan pendidikan, termasuk dukungan bagi para guru di Indonesia.
Fraksi PAN juga menyatakan persetujuan terhadap pagu dan usulan tambahan anggaran Kemendikdasmen agar dapat direalisasikan.
Masih Harus Dibahas di Badan Anggaran
Meskipun mendapatkan dukungan dari Komisi X, tambahan anggaran sebesar Rp157,76 triliun tersebut masih harus melalui pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran DPR RI.
Artinya, angka yang diajukan Kemendikdasmen belum otomatis menjadi anggaran yang akan tersedia pada 2027.
Pembahasan selanjutnya akan menentukan besaran anggaran yang akhirnya disepakati untuk mendukung program-program pendidikan pada tahun mendatang.
Kemendikdasmen berharap dukungan anggaran dapat semakin kuat sehingga berbagai program prioritas dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran.
Pendidikan Bermutu Jadi Target Utama
Usulan tambahan anggaran tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat layanan pendidikan di berbagai jenjang.
Mulai dari revitalisasi sekolah, peningkatan bantuan pendidikan, penguatan kualitas pembelajaran, pengembangan pendidikan vokasi, hingga peningkatan kompetensi guru menjadi bagian dari agenda Kemendikdasmen.
Pemerintah berharap dukungan anggaran yang memadai dapat mempercepat pemerataan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.
Dengan dukungan DPR dan pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran, Kemendikdasmen berharap program prioritas pendidikan 2027 dapat berjalan lebih optimal.
Kesimpulan
Komisi X DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kemendikdasmen sebesar Rp157,76 triliun untuk Tahun Anggaran 2027.
Tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk lima kelompok program utama, dengan porsi terbesar untuk Program Wajib Belajar 13 Tahun sebesar Rp115,25 triliun.
Dana tambahan juga direncanakan untuk memperluas revitalisasi hingga 100 ribu satuan pendidikan, meningkatkan bantuan PIP SD dan SMP, menyediakan beasiswa dan pembiayaan pendidikan, serta melanjutkan bantuan peningkatan kualifikasi guru hingga S1/D4.
Meski telah mendapat dukungan Komisi X, usulan tersebut masih harus dibahas bersama Badan Anggaran DPR RI sebelum mendapatkan keputusan akhir.
