Pemerintah Prancis berjanji menambah lebih dari 3.000 guru pengganti dalam jangka pendek menyusul gelombang demonstrasi siswa sekolah menengah atas (SMA). Aksi tersebut dipicu keluhan mengenai kekurangan guru, kelas yang terlalu padat, fasilitas sekolah yang rusak, serta banyaknya jam pelajaran yang tidak terlaksana. <Cite refs={[“turn180555search1″,”turn180555search0”]}/>
Menteri Pendidikan Prancis, Édouard Geffray, mengatakan pemerintah akan menggunakan perangkat lunak untuk mengidentifikasi sekolah yang mengalami masalah paling serius. Langkah ini menjadi salah satu respons pemerintah terhadap tuntutan siswa yang telah melakukan demonstrasi selama hampir dua pekan. <Cite refs={[“turn180555search1”]}/>
Protes bermula di wilayah sekitar Paris pada akhir September 2026, kemudian meluas ke sejumlah kota lain. Pada 5 Oktober, sekitar 500 sekolah dilaporkan mengalami penutupan sebagian atau seluruhnya akibat aksi demonstrasi. Siswa menuntut perbaikan kondisi belajar, penambahan tenaga pengajar, dan dukungan fasilitas yang memadai. <Cite refs={[“turn180555search0″,”turn180555search3”]}/>
Persoalan kekurangan guru juga berdampak pada jam belajar siswa. Data yang dikutip dalam pemberitaan menunjukkan sejumlah jam pelajaran di sekolah menengah negeri tidak terlaksana karena guru absen dan pengganti tidak tersedia. Pemerintah kini menghadapi tuntutan untuk memperbaiki layanan pendidikan sekaligus memastikan kegiatan belajar kembali berjalan dengan aman. <Cite refs={[“turn180555search1”]}/>
