Wacana penerapan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027 menjadi perbincangan di kalangan pemerhati pendidikan. Usulan ini mengemuka dalam Konvensi Pendidikan Indonesia XII Tahun 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Bali, pada 2 Oktober 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyambut wacana tersebut karena dinilai berpotensi mendorong siswa lebih giat belajar.
Salah satu keuntungan kebijakan ini adalah mendorong siswa mencapai kompetensi pembelajaran sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Dengan evaluasi yang tepat, kesulitan belajar dapat menjadi perhatian lebih serius sehingga siswa memperoleh pendampingan sesuai kebutuhannya. Kebijakan tersebut juga diharapkan menumbuhkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat berkompetisi.
Namun, kebijakan tidak otomatis naik kelas juga memiliki sejumlah tantangan. Siswa yang harus mengulang kelas berpotensi mengalami tekanan psikologis, kehilangan motivasi, atau menghadapi stigma dari lingkungan sekitar. Karena itu, keputusan kenaikan kelas perlu mempertimbangkan perkembangan belajar siswa secara menyeluruh, bukan hanya berfokus pada nilai akademik.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengingatkan bahwa persoalan mutu pendidikan tidak bisa hanya dibebankan kepada siswa. Pemerintah juga perlu mengevaluasi kualitas pembelajaran, kurikulum, serta pemerataan kompetensi guru. Menurutnya, kebijakan ini perlu dikaji kembali agar tidak mengabaikan hak anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
Kemendikdasmen sendiri masih perlu melakukan kajian akademik sebelum menentukan penerapan kebijakan tersebut. Persiapan juga perlu melibatkan guru, sekolah, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Jika diterapkan, keputusan siswa naik atau tidak naik kelas harus disertai program pendampingan dan perbaikan pembelajaran agar siswa yang mengalami kesulitan tidak dibiarkan tanpa bantuan.
Dengan demikian, kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas berpotensi menjadi sarana evaluasi capaian belajar, tetapi keberhasilannya bergantung pada pelaksanaan yang adil dan dukungan pendidikan yang memadai. Tujuan utamanya bukan menghukum siswa, melainkan memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan.
