Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, alokasi anggaran pendidikan menjadi sorotan, terutama terkait besarnya dana yang digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah, tetapi besarnya porsi anggaran yang dialokasikan memunculkan perhatian terhadap keseimbangan pembiayaan pendidikan dan kebutuhan siswa, guru, serta sekolah.
Dalam APBN 2026, anggaran pendidikan ditetapkan sekitar Rp769,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp223,6 triliun dialokasikan untuk program MBG melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan demikian, alokasi MBG setara dengan sekitar 29 persen dari total anggaran pendidikan yang tercantum dalam APBN 2026. <Cite refs={[“turn773409search12″,”turn773409search15”]}/>
Besarnya alokasi tersebut terlihat dari peningkatan anggaran MBG dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan dokumen anggaran yang dibahas dalam perkara di Mahkamah Konstitusi, alokasi MBG dalam komponen anggaran pendidikan meningkat dari sekitar Rp56,8 triliun pada 2025 menjadi Rp223,6 triliun pada 2026. Kenaikan ini berkaitan dengan perluasan pelaksanaan program dan jangkauan penerima manfaat. <Cite refs={[“turn773409search16”]}/>
Realisasi Anggaran Pendidikan pada 2026
Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran pendidikan hingga September 2026 mencapai Rp574,2 triliun. Anggaran tersebut disalurkan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp330,9 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp228,1 triliun, serta pembiayaan sebesar Rp15 triliun.
Dari belanja pemerintah pusat, realisasi untuk program MBG tercatat sebesar Rp134,4 triliun dan telah menjangkau sekitar 46,2 juta siswa. Selain MBG, anggaran pendidikan juga digunakan untuk revitalisasi sekolah dan madrasah, tunjangan profesi guru, bantuan pendidikan, serta program peningkatan akses belajar. <Cite refs={[“turn773409search0”]}/>
Anggaran Pendidikan dan Kebutuhan Sekolah
Besarnya pembiayaan MBG menjadi bagian dari pembahasan mengenai prioritas penggunaan anggaran pendidikan. Di satu sisi, program makan bergizi ditujukan untuk mendukung pemenuhan gizi penerima manfaat. Di sisi lain, sektor pendidikan juga membutuhkan pendanaan untuk peningkatan kualitas pembelajaran, kesejahteraan guru, perbaikan sarana sekolah, beasiswa, dan pemerataan akses pendidikan.
Karena itu, penilaian terhadap kebijakan anggaran perlu mempertimbangkan manfaat program sekaligus kebutuhan pendidikan lainnya. Transparansi dalam pelaporan penggunaan dana dan evaluasi hasil program menjadi penting agar masyarakat dapat melihat dampaknya terhadap siswa dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pembiayaan program prioritas berjalan seiring dengan upaya memperbaiki kualitas layanan pendidikan. Ketersediaan ruang kelas yang layak, tenaga pendidik yang kompeten, serta akses terhadap bahan ajar dan teknologi tetap menjadi bagian penting dalam mendukung proses belajar.
Evaluasi Penggunaan Anggaran Pendidikan
Perdebatan mengenai alokasi MBG menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan APBN. Data mengenai anggaran yang direncanakan, dana yang telah direalisasikan, jumlah penerima manfaat, dan hasil evaluasi program perlu disampaikan secara jelas agar kebijakan dapat dinilai berdasarkan bukti.
Dengan evaluasi berkala, pemerintah dapat mengukur apakah program MBG mencapai tujuan yang ditetapkan sekaligus memastikan kebutuhan utama pendidikan tetap mendapat perhatian. Penggunaan anggaran yang efektif diharapkan mampu mendukung kesehatan siswa dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
