Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti melantik 162 pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Dalam pelantikan tersebut, ia menekankan pentingnya membangun birokrasi yang ramah, adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Pelantikan berlangsung pada Rabu, 14 Oktober 2026. Abdul Mu’ti mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah untuk memberikan kemudahan dan solusi bagi masyarakat, bukan menjadi alasan untuk menciptakan jarak atau mempersulit urusan publik. Pesan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan pendidikan di Indonesia. <Cite refs={[“turn876850search16″,”turn876850search20”]}/>
Rincian 162 Pejabat yang Dilantik
Sebanyak 162 pejabat yang dilantik terdiri atas beberapa jenjang jabatan, mulai dari pimpinan tinggi hingga pejabat pengawas. Berikut rinciannya:
- 1 pejabat pimpinan tinggi madya, yaitu Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta, Abdullah Faqih.
- 1 pejabat fungsional ahli utama, yaitu Abdul Gani.
- 46 pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II.
- 69 pejabat administrator atau pejabat eselon III.
- 45 pejabat pengawas atau pejabat eselon IV.
Pelantikan tersebut merupakan bagian dari pengembangan organisasi melalui rotasi, mutasi, dan promosi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kinerja kementerian serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. <Cite refs={[“turn876850search22″,”turn876850search20”]}/>
Abdul Mu’ti Tekankan Budaya Ramah dan Integritas
Dalam arahannya, Abdul Mu’ti menyampaikan tiga pesan utama kepada para pejabat yang baru dilantik. Pesan pertama adalah memperkuat budaya ramah dan santun agar tidak sekadar menjadi program, tetapi benar-benar tercermin dalam perilaku sehari-hari aparatur pendidikan.
Budaya tersebut perlu diwujudkan melalui sikap responsif, akuntabel, adaptif, serta kemampuan membangun hubungan kerja yang harmonis. Para pejabat juga diminta menjaga integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa setiap pejabat harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menjadi teladan di lingkungan kerja maupun masyarakat. Hubungan antarsesama juga perlu dibangun dengan semangat asah, asih, dan asuh.
Pejabat Dituntut Menjadi Pemimpin Adaptif
Pesan kedua berkaitan dengan kepemimpinan yang tangkas dan tangguh dalam menghadapi perubahan. Abdul Mu’ti mendorong para pejabat menjadi pemimpin yang agile, bukan fragile, yaitu mampu beradaptasi, memiliki visi yang jelas, serta tetap tangguh ketika menghadapi tantangan.
Menurutnya, sektor pendidikan terus mengalami perkembangan sehingga membutuhkan pemimpin yang mampu menemukan terobosan dan menyelesaikan persoalan di tengah keterbatasan.
Kemampuan mengambil langkah yang tepat, menjaga ketahanan diri, serta meningkatkan kapasitas secara berkelanjutan menjadi bekal penting bagi pejabat dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Kolaborasi Jadi Kunci Peningkatan Kinerja
Pesan ketiga adalah memperkuat kolaborasi di seluruh jajaran kementerian. Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pencapaian organisasi tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada kerja sama, dedikasi, kemitraan, dan kesediaan untuk saling mendukung.
Kolaborasi yang baik diharapkan membantu kementerian mempertahankan capaian yang telah diraih sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Para pejabat juga diharapkan mampu membangun koordinasi yang efektif agar program pendidikan dapat berjalan lebih optimal.
Dengan kerja sama yang kuat, berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan diharapkan dapat ditangani secara lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Birokrasi Pendidikan Harus Memudahkan Masyarakat
Abdul Mu’ti mengingatkan bahwa pejabat pemerintah tidak boleh bersikap elitis atau menjadikan jabatan sebagai pembatas dengan masyarakat. Sebaliknya, aparatur negara harus hadir untuk membantu, memberikan solusi, dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan.
Ia mengajak seluruh pejabat Kemendikdasmen membangun birokrasi yang tidak berbelit-belit serta mengutamakan kepentingan publik. Pelayanan yang baik perlu didukung oleh integritas, komunikasi yang terbuka, dan kemampuan merespons kebutuhan masyarakat.
Melalui pelantikan ini, para pejabat diharapkan memperkuat komitmen untuk bekerja secara profesional, mengedepankan kolaborasi, dan meningkatkan mutu layanan pendidikan. Dengan demikian, birokrasi Kemendikdasmen diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan Indonesia.
