Pemkab Bogor Gencarkan Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) 2025, Wujud Nyata Cegah Putus Sekolah

KEMANG – Sebagai bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam program pencegahan angka putus sekolah, melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menggalakan kegiatan Pemercepatan, Verifikasi dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada tingkat daerah Tahun 2025.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Dr. Rusliandy, S.STP, M.Si, M,E pada kegiatan sosialisasi Penanganan ATS pada jenjang PAUD, SD dan SMP Kabupaten Bogor di Politeknik Digital Boash Indonesia.
“Tujuan dari program ini untuk menyisir warga Kabupaten Bogor terutama yang dalam usia sekolah, namun tidak mengenyam pendidikan baik itu formal ataupun non formal, ataupun bagi mereka yang terhenti jenjang pendidikannya dengan beragam kondisi,” jelas Rusliandy.
Lanjut Rusliandy, pada periode awal pihaknya telah berkerjasama dengan Pihak Kecamatan Kemang sebagai wilayah pilot project program Penanganan ATS, dan saat ini telah berjalan dengan efektif.
“Melalui data yang dihimpun pada satuan pendidikan perihal data diri ATS, akan diserahkan ke pihak kecamatan dan ditindak lanjuti oleh desa-desa serta mengerucut ke RW dan RT untuk melakukan door to door verifikasi kepada warga yang terdata di dalam status Anak Tidak Sekolah tersebut,” paparnya.
Sambung Rusliandy, ketika data-data tersebut terlah terverifikasi maka para wara yang terdapat pada ATS tersebut akan dilakukan penanganan layanan pendidikan baik itu pada jenjang Formal ataupun Non Formal.
“Untuk ATS yang berada di umur wajib belajar sembilan tahun, maka akan kami arahkan ke satuan pendidikan formal. Namun, untuk masyarakat yang berada di atas umur layanan pendidikan formal, maka akan diarahkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di 40 Kecamatan,” ungkapnya.
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Siswanto, S.Pd, M.Si mengatakan, dari hasil pemetaan verifikasi Adapun ke 13 faktor tersebut yakni, ketidakinginan untuk bersekolah, bekerja, tidak ada biaya, merasa sudah cukup dengan jenjang pendidikan saat ini, pengaruh lingkungan, menikah, masalah kesehatan, akses sekolah.