Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah pakar pendidikan menyampaikan catatan terhadap arah kebijakan pendidikan nasional. Sorotan tersebut mencakup penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah dengan model baru, hingga beban administrasi yang dihadapi dosen di perguruan tinggi.
Ketiga isu tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar kebijakan pendidikan tidak hanya berfokus pada program baru, tetapi juga mampu menyelesaikan persoalan mendasar yang selama ini dihadapi sekolah dan perguruan tinggi.
Pandangan tersebut disampaikan oleh sejumlah pengamat pendidikan kepada Kompas.com menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Catatan mereka menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan sekaligus masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. <Cite refs={[“turn136249search8”]}/>
1. Anggaran Pendidikan dan Program Makan Bergizi Gratis
Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid, menyoroti penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, pembiayaan MBG yang dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan berpotensi mengurangi ruang pendanaan bagi kebutuhan pendidikan lainnya.
Ia berpendapat bahwa anggaran pendidikan perlu diarahkan untuk menangani berbagai persoalan mendasar, seperti perbaikan sekolah rusak, penanganan anak putus sekolah, pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan guru dan dosen.
Ubaid juga mengingatkan bahwa pemenuhan amanat anggaran pendidikan perlu dilihat dari penggunaan dana secara nyata, bukan hanya berdasarkan besaran anggaran yang tercantum dalam dokumen APBN.
Persoalan ini menjadi bagian dari perdebatan mengenai penempatan anggaran MBG dan pemenuhan ketentuan konstitusi tentang alokasi anggaran pendidikan. Pandangan JPPI tersebut merupakan kritik terhadap kebijakan anggaran pemerintah, bukan kesimpulan yang mewakili seluruh pemangku kepentingan pendidikan. <Cite refs={[“turn136249search8”]}/>
2. Pembangunan Sekolah Baru Dinilai Perlu Dievaluasi
Pakar pendidikan Itje Chodidjah menyoroti kebijakan pemerintah yang mengembangkan sejumlah model sekolah baru, termasuk Sekolah Rakyat, SMA Unggul Garuda, dan Sekolah Nasional Terintegrasi.
Menurut Itje, pembangunan sekolah dengan model baru perlu dipertimbangkan secara cermat agar tidak mengalihkan perhatian dan anggaran dari persoalan yang masih dihadapi sekolah reguler.
Ia berpandangan bahwa peningkatan kualitas sekolah yang sudah ada, termasuk perbaikan fasilitas dan penguatan proses pembelajaran, juga perlu menjadi prioritas. Dengan demikian, manfaat anggaran pendidikan dapat menjangkau lebih banyak peserta didik.
Sekolah dengan model khusus memang memiliki sasaran dan karakteristik berbeda. Sekolah Rakyat ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu, sedangkan SMA Unggul Garuda diarahkan untuk siswa berprestasi. Karena itu, evaluasi kebijakan perlu mempertimbangkan tujuan setiap program, kebutuhan penerima manfaat, serta dampaknya terhadap pemerataan mutu pendidikan. <Cite refs={[“turn136249search8″,”turn136249search15”]}/>
3. Beban Administrasi Dosen di Perguruan Tinggi
Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang, Edi Subkhan, menilai pendidikan tinggi masih menghadapi persoalan terkait beban administrasi dosen. Menurutnya, pekerjaan administratif dan tuntutan publikasi ilmiah dapat menyita waktu yang seharusnya digunakan untuk mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.
Ia mendorong pemerintah untuk menata kembali proses administrasi di perguruan tinggi agar lebih sederhana dan efisien. Dengan begitu, dosen dapat mengalokasikan waktu serta tenaga sesuai keahlian dan fokus profesional masing-masing.
Edi juga menyoroti perlunya fleksibilitas dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut pandangannya, pembagian fokus kerja yang lebih sesuai dengan keahlian dosen dapat membantu meningkatkan kualitas kontribusi akademik.
Catatan tersebut menempatkan penyederhanaan birokrasi kampus sebagai salah satu agenda yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pendidikan tinggi. <Cite refs={[“turn136249search8”]}/>
Evaluasi Kebijakan Pendidikan untuk Periode Berikutnya
Ketiga catatan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pendidikan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan penambahan program, tetapi juga dengan penentuan prioritas anggaran, pemerataan mutu sekolah, dan tata kelola perguruan tinggi.
Pemerintah memiliki sejumlah program untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, serta pengembangan sekolah dengan sasaran khusus. Namun, dampak program-program tersebut perlu dievaluasi berdasarkan hasil yang terukur dan kebutuhan masyarakat.
Masukan dari pakar pendidikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Evaluasi yang transparan, penggunaan anggaran yang akuntabel, serta pelibatan guru, dosen, siswa, orang tua, dan masyarakat diperlukan agar kebijakan pendidikan semakin sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dengan demikian, peringatan dua tahun pemerintahan dapat menjadi momentum untuk menilai pelaksanaan program pendidikan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih membutuhkan penyelesaian.
