Jakarta – Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga keberlangsungan pendidikan di sekolah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penanganan dilakukan dengan mengutamakan keselamatan murid, guru, dan tenaga kependidikan, sekaligus memastikan hak belajar tetap terpenuhi.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebelumnya menyampaikan bahwa dampak karhutla terhadap pendidikan cukup luas. Berdasarkan data BNPB dan Dapodik per 11 Agustus 2026, sejumlah satuan pendidikan di wilayah terdampak telah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
1. Menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh
Satuan pendidikan yang berada di wilayah dengan kondisi udara tidak aman dapat menyesuaikan kegiatan belajar melalui PJJ.
Pelaksanaan PJJ tetap disesuaikan dengan kondisi daerah dan dapat menggunakan berbagai sarana yang tersedia. Tujuannya agar murid tetap mendapatkan layanan pendidikan tanpa harus berada di lingkungan sekolah yang terpapar asap.
2. Membuka Posko Pendidikan Darurat
Kemendikdasmen juga menyiapkan Posko Pendidikan Darurat Karhutla di lima provinsi prioritas.
Posko tersebut menjadi bagian dari koordinasi penanganan dampak karhutla terhadap satuan pendidikan, termasuk pemantauan kondisi sekolah dan status pembelajaran.
3. Memantau Status Pembelajaran melalui Dapodik
Status pembelajaran di sekolah terdampak juga dipantau melalui Dapodik.
Sekolah diminta melaporkan kondisi pembelajaran secara berkala sehingga pemerintah dapat mengetahui satuan pendidikan yang masih melaksanakan tatap muka, menerapkan PJJ, atau membutuhkan dukungan lebih lanjut.
4. Distribusi Masker dan Paket Kesehatan
Untuk mengurangi risiko paparan asap, Kemendikdasmen menyiapkan masker medis dan paket kesehatan bagi satuan pendidikan yang terdampak.
Bantuan tersebut menjadi bagian dari langkah perlindungan kesehatan warga sekolah selama kualitas udara masih terganggu akibat karhutla.
5. Menyediakan Modul Pembelajaran
Pemerintah juga menyediakan modul pembelajaran untuk mendukung kegiatan belajar selama kondisi darurat.
Dengan adanya bahan pembelajaran tersebut, proses pendidikan diharapkan tetap dapat berlangsung meskipun sekolah tidak dapat menjalankan pembelajaran tatap muka seperti biasa.
6. Menyiapkan Ruang Kelas Aman Asap
Kemendikdasmen menyiapkan ruang kelas aman asap di sekolah rujukan pada setiap kecamatan yang terdampak.
Fasilitas ini menjadi alternatif bagi pelaksanaan pembelajaran ketika kondisi sekolah asal belum memungkinkan digunakan secara normal.
7. Memberikan Layanan Psikososial
Dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik. Kondisi darurat dan gangguan aktivitas belajar juga dapat memengaruhi kondisi psikologis anak.
Karena itu, pemerintah menyiapkan layanan psikososial bagi warga sekolah terdampak sebagai bagian dari dukungan pemulihan.
8. Fleksibilitas Penggunaan Dana BOP dan BOS
Sekolah terdampak juga mendapatkan fleksibilitas dalam menggunakan dana BOP dan BOS untuk kebutuhan darurat akibat asap karhutla.
Kebijakan tersebut diharapkan membantu satuan pendidikan memenuhi kebutuhan mendesak agar kegiatan pembelajaran dan perlindungan warga sekolah tetap dapat berjalan.
9. Pembelajaran Dipantau Berdasarkan Kondisi Kualitas Udara
Kemendikdasmen melakukan pemantauan situasi dengan mengacu pada Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).
Dengan pemantauan tersebut, keputusan mengenai pelaksanaan pembelajaran dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi udara di masing-masing wilayah.
Pemerintah Terbitkan Pedoman Khusus
Untuk memperkuat penanganan, Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 20 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap karhutla.
Surat edaran yang diterbitkan 28 Agustus 2026 tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, dinas pendidikan, UPT Kemendikdasmen, dan satuan pendidikan agar layanan pendidikan tetap berlangsung secara aman, adaptif, terkoordinasi, dan berkesinambungan.
Baca Surat Edaran Mendikdasmen tentang layanan pendidikan di daerah terdampak asap karhutla
Hak Belajar Tetap Jadi Prioritas
Penanganan sekolah terdampak karhutla menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyeimbangkan dua hal: melindungi kesehatan dan keselamatan warga sekolah serta menjaga agar pendidikan tidak terhenti.
Ketika kondisi udara tidak memungkinkan pembelajaran tatap muka, sekolah dapat menerapkan PJJ atau menggunakan alternatif pembelajaran lainnya. Setelah kondisi kembali aman, kegiatan belajar dapat disesuaikan kembali.
Asap karhutla boleh mengubah tempat dan cara anak belajar untuk sementara, tetapi tidak boleh menghilangkan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan.
