Nasib guru honorer atau guru non-ASN pada 2027 mulai menemui titik terang. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah tengah membahas dua opsi pengangkatan mereka menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Opsi pertama, guru honorer diangkat menjadi ASN daerah. Namun, pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Jika tidak mencukupi, pemerintah pusat dapat memberikan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik atau tambahan Dana Alokasi Umum (DAU).
Ya itu nanti masih dibicarakan ya, masih dibicarakan apakah di-exercise semua, apakah nanti mereka ditarik menjadi ASN daerah, cuma kemampuan daerah bagaimana?”” ujar Tito usai rapat koordinasi dengan pimpinan DPR RI, Senin (10/8/2026).
Sementara opsi kedua, guru honorer diangkat menjadi ASN pusat di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Namun, skema ini akan membutuhkan tambahan anggaran bagi kementerian tersebut.
Nah kalau seandainya ditarik dia menjadi ASN-nya pusat berarti ASN Kemendikdasmen, maka otomatis Kemendikdasmen harus diberikan tambahan anggaran,”” katanya.
Tito juga membuka kemungkinan adanya pembagian tunjangan kinerja (tunkin) antara pemerintah pusat dan daerah apabila guru honorer menjadi ASN pusat.
Nah mungkin Tunkin-nya ya yang mungkin dilakukan sharing antara pusat dan daerah. Saya kira itu,”” pungkas Tito.
Kini, pemerintah masih membahas skema yang paling tepat untuk memastikanpengangkatan guru honorer pada 2027 dapat berjalan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidikan sekaligus kemampuan anggaran pemerintah pusat dan daerah.
