Polemik Ijazah Gibran Berujung pada Pernyataan Niat Mundur
Perjalanan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Indonesia diwarnai polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.
Persoalan tersebut kembali menjadi perhatian publik setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan serta surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Pada Selasa, 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas dinamika politik dan hukum setelah putusan MK dan MA. kompas.id+1
Awal Mula Polemik Dokumen Pendidikan Gibran
Polemik bermula dari persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Gibran diketahui pernah menempuh pendidikan di Singapura dan Australia. Dokumen pendidikannya kemudian menjadi bahan gugatan yang mempertanyakan kesesuaian pendidikan tersebut dengan persyaratan minimal tamat SMA atau sederajat.
Perdebatan berpusat pada dokumen pendidikan dari luar negeri dan surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan oleh otoritas pendidikan Indonesia.
Persoalan ini kemudian dibawa ke jalur hukum melalui sejumlah gugatan, termasuk perkara yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi. detiknews+1
Putusan MK Menjadi Salah Satu Titik Penting
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari sekolah menengah luar negeri yang membuktikan kelulusan setingkat SMA atau sederajat.
Dokumen yang menjadi perhatian antara lain Certificate of Attendance dari Orchid Park Secondary School di Singapura serta dokumen pendidikan dari UTS Insearch, Australia.
Namun, MK tidak membatalkan status Gibran sebagai wakil presiden. Mahkamah mempertimbangkan bahwa Gibran telah dilantik pada 20 Oktober 2024 sehingga persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil Pilpres 2024. tirto.id+1
Mahkamah Agung Nyatakan Surat Penyetaraan Pendidikan Tidak Sah
Perkembangan berikutnya terjadi pada 30 Oktober 2026. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan tersebut menjadi perkembangan penting karena objek perkara di MA adalah keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan pembatalan langsung jabatan wakil presiden. tirto.id+1
Muncul Dorongan Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR
Setelah putusan MK dan MA menjadi perhatian publik, sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Hak tersebut merupakan salah satu mekanisme konstitusional yang dimiliki DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau persoalan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.
Wacana ini kemudian menambah dinamika politik mengenai posisi Gibran sebagai wakil presiden.
Pada 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran telah membicarakan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo. detiknews+1
Prasetyo Hadi Ungkap Pertemuan Gibran dan Prabowo
Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Gibran di Jakarta pada Selasa pagi, 10 November 2026.
Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden sebagai respons terhadap dinamika putusan MK dan MA.
Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan tersebut. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat Gibran untuk mundur.
Di sisi lain, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN. kompas.id+1
Gibran Ingin Polemik Tidak Berlarut-larut
Dalam keterangannya pada 10 November 2026, Gibran menyampaikan bahwa dirinya menghormati kritik, aspirasi, dan saran masyarakat.
Ia menyatakan tidak ingin persoalan yang berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan. Gibran juga menyebut akan menunjukkan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Dengan demikian, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut perdebatan mengenai dokumen pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan proses hukum dan mekanisme ketatanegaraan.
Perkembangan Setelah Pernyataan Niat Mundur
Pada 11 November 2026, sejumlah anggota DPR mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran. Associated Press melaporkan terdapat 120 anggota DPR dari delapan partai yang terlibat dalam inisiatif tersebut. AP News+1
Selanjutnya, pada 12 November 2026, Gibran menyatakan bahwa keputusan untuk berhenti dari jabatan wakil presiden merupakan keputusan pribadinya dan tidak berkaitan dengan polemik ijazah. Pernyataan tersebut diberitakan Tirto. tirto.id
Perkembangan ini perlu dibedakan dari pernyataan awal pada 10 November yang baru mengungkapkan niat mengundurkan diri. Status dan proses formal pengunduran diri tetap perlu merujuk pada pengumuman resmi serta mekanisme konstitusional yang berlaku.








