Menjelang satu tahun bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, pemerintah mencatat kemajuan dalam pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melaporkan bahwa hingga November 2026, sebanyak 4.922 satuan pendidikan telah kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran secara normal.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa pemulihan dilakukan melalui perbaikan infrastruktur sekolah, penyediaan fasilitas pembelajaran, bantuan pendidikan bagi siswa, serta pendampingan bagi guru dan tenaga kependidikan.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikan meskipun sekolah mereka sebelumnya terdampak bencana banjir. Kemendikdasmen+1
Dana Revitalisasi Sekolah Tersalurkan Rp2,99 Triliun
Salah satu fokus utama pemulihan pendidikan adalah memperbaiki bangunan sekolah yang rusak akibat bencana.
Hingga November 2026, Kemendikdasmen telah menyalurkan 98,8 persen dana revitalisasi atau sebesar Rp2,99 triliun dari total anggaran Rp3,03 triliun.
Program tersebut mencakup revitalisasi terhadap 3.134 satuan pendidikan terdampak di tiga provinsi.
Pelaksanaannya dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu:
- 2.867 satuan pendidikan direvitalisasi melalui mekanisme swakelola.
- 267 satuan pendidikan direvitalisasi melalui kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).
Seluruh sekolah penerima bantuan telah memperoleh pencairan dana tahap pertama. Sementara itu, sebanyak 188 sekolah masih dalam proses pencairan bantuan tahap kedua.
Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 2.196 sekolah telah menyelesaikan pekerjaan dengan progres 95–100 persen. Kemajuan tertinggi tercatat pada jenjang SMA, SMK, dan PAUD, dengan lebih dari 85 persen sekolah di jenjang tersebut telah mencapai progres fisik di atas 95 persen. Kemendikdasmen+1
Program Indonesia Pintar Menjangkau 1,58 Juta Murid
Pemulihan pendidikan pascabencana tidak hanya dilakukan melalui perbaikan bangunan sekolah. Pemerintah juga memberikan bantuan untuk memastikan siswa tetap dapat mengikuti pembelajaran.
Melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Kemendikdasmen memberikan dukungan kepada 1,58 juta murid dengan total anggaran mencapai Rp1,16 triliun.
Bantuan ini menjadi salah satu bentuk dukungan agar peserta didik dari keluarga terdampak tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan berbagai fasilitas pendukung pembelajaran agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung lebih baik di sekolah-sekolah terdampak. Kemendikdasmen+1
Pemerintah Salurkan Ratusan Ribu Paket Sarana Pembelajaran
Selain bantuan PIP, Kemendikdasmen juga menyediakan berbagai perlengkapan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah terdampak.
Berikut rincian dukungan yang telah disalurkan:
| Jenis bantuan | Jumlah dan anggaran |
|---|---|
| Paket sarana pembelajaran | 470.235 paket |
| Peralatan praktik untuk SMK | 131 sekolah, senilai Rp410 miliar |
| Buku pembelajaran | 2,09 juta eksemplar |
| Dukungan psikososial dan pelatihan kesiapsiagaan bencana | 90.962 guru |
| Bantuan peralatan lembaga kursus | 71 lembaga |
Paket sarana pembelajaran tersebut didukung anggaran sebesar Rp688,8 miliar.
Dengan berbagai bantuan tersebut, total dukungan Kemendikdasmen untuk pemulihan layanan pendidikan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sepanjang 2026 mencapai Rp5,61 triliun.
Anggaran tersebut mencakup revitalisasi sekolah, bantuan pendidikan, perlengkapan pembelajaran, serta dukungan bagi guru dan lembaga pendidikan. Kemendikdasmen+1
Banjir Susulan Kembali Menghambat Pemulihan Sekolah
Di tengah proses pemulihan, sejumlah sekolah kembali menghadapi tantangan akibat banjir susulan.
Wilayah yang terdampak antara lain Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa sekolah-sekolah yang kembali terdampak sedang menjalani proses pembersihan agar kegiatan pendidikan dapat segera dipulihkan.
Sementara itu, untuk sekolah yang harus direlokasi ke lokasi lebih aman, sebanyak 36 sekolah telah memasuki tahap pembangunan.
Kemendikdasmen juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan penyediaan lahan bagi sekolah yang belum memiliki lokasi pembangunan. Kemendikdasmen+1
Pemulihan Pendidikan Pascagempa di Nusa Tenggara Timur
Selain Sumatra, Kemendikdasmen juga melanjutkan pemulihan pendidikan di wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Program tersebut menargetkan revitalisasi terhadap 2.119 satuan pendidikan. Hingga November 2026, sebanyak 1.084 sekolah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan nilai mencapai Rp1,05 triliun.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 642 sekolah telah menerima pencairan dana revitalisasi tahap pertama. Total pencairan bantuan untuk program pemulihan sekolah di NTT telah mencapai Rp464 miliar.
Sementara itu, 1.035 sekolah lainnya masih dalam proses penandatanganan PKS.
Kemendikdasmen juga memberikan dukungan psikososial dan pelatihan kesiapsiagaan bencana dengan melibatkan 518 fasilitator. Program tersebut telah menjangkau lebih dari 10.345 guru dan tenaga kependidikan di 3.621 sekolah yang tersebar di tujuh kabupaten terdampak. Kemendikdasmen+1
Kemendikdasmen Targetkan Pemulihan Sekolah Sumatra Selesai Akhir 2026
Menghadapi musim hujan, pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian revitalisasi sekolah yang terdampak bencana di Sumatra hingga akhir 2026.
Untuk wilayah NTT, percepatan dilakukan melalui penyelesaian proses kerja sama, pendampingan teknis pembangunan, serta penambahan ruang kelas bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat.
Abdul Mu’ti juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi potensi bencana.
Upaya tersebut sejalan dengan penguatan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), yaitu langkah untuk membangun lingkungan sekolah yang lebih aman dan siap menghadapi risiko bencana.
Melalui program tersebut, pemerintah berharap pemulihan pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali gedung sekolah, tetapi juga memastikan keselamatan siswa, guru, dan tenaga kependidikan.
Dengan demikian, sekolah dapat kembali menjalankan kegiatan belajar mengajar secara aman dan berkelanjutan meskipun berada di wilayah rawan bencana








