“Pendidikan adalah hak setiap insan, tanpa terkecuali. Kita ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun guru yang tertinggal hanya karena keterbatasan fisik. Inklusivitas bukan sekadar konsep, melainkan amanat moral dan spiritual yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan,” ujar Suyitno di Jakarta, Minggu (19/10/2025).
“Guru difabel bukan objek belas kasihan, mereka adalah pejuang pengetahuan. Tugas negara adalah memastikan setiap perjuangan mereka diakui dan difasilitasi secara bermartabat,” sambungnya.
Suyitno menambahkan, pelaksanaan PPG yang inklusif menjadi bagian penting dari reformasi pendidikan Islam di Kemenag. Kehadiran guru-guru difabel di ruang PPG adalah inspirasi tersendiri bagi seluruh insan pendidikan.
“Pendidikan Islam harus menjadi pionir dalam praktik keadilan sosial. Ketika kita bicara moderasi dan keseimbangan, maka inklusivitas menjadi wajah nyata dari nilai-nilai itu. Afirmasi bagi guru difabel adalah bentuk keberpihakan yang luhur,” ungkapnya.
“Mereka mengajarkan kepada kita bahwa keterbatasan fisik tidak pernah menjadi penghalang bagi kemuliaan profesi. Justru semangat mereka menjadi energi moral bagi kita semua untuk terus memperbaiki sistem pendidikan,” lanjut Amien.
Direktur Pendidikan Agama Islam sekaligus Panitia Nasional PPG Kemenag, M. Munir, menjelaskan bahwa dukungan bagi peserta difabel dilakukan melalui pendampingan teknis dan moral selama proses ujian berlangsung. “Kita ingin memastikan, tidak ada satu pun guru yang tertinggal hanya karena keterbatasan fisik. Semua guru, termasuk yang difabel, berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh sertifikat pendidik profesional. Pendampingan ini menjadi wujud nyata komitmen Kemenag terhadap prinsip inklusivitas,” ujar Munir saat memantau pelaksanaan UP secara daring.
Munir juga menegaskan bahwa kehadiran pendamping tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari sistem dukungan psikologis bagi peserta. “Ya sudah, diikutin nanti dibantu Bu ya, pendampingnya tolong dibantu, dikawal. Nanti data-data yang difabel insya Allah akan menjadi catatan lah buat kita nanti ya,” tuturnya.
Ia menambahkan, perhatian terhadap peserta difabel tidak berhenti pada tahap UP, tetapi akan terus berlanjut hingga Uji Kinerja (UKin). “Mudah-mudahan semuanya lancar dan lulus. Bismillah, nanti kita kawal yang difabel-difabel ini sampai tuntas. Tapi tetap diikuti prosedurnya, disiapkan UKin-nya dengan baik,” tegas Munir.
Munir menyebut, kebijakan afirmatif ini bukan sekadar respons situasional, melainkan langkah strategis jangka panjang. “Kami ingin memastikan model afirmasi ini berkelanjutan. Ke depan, Kemenag akan terus memperbaiki mekanisme teknis, memperluas jangkauan, dan menyiapkan instrumen yang lebih ramah bagi peserta difabel,” jelasnya.
Dengan pelaksanaan yang inklusif dan pendampingan yang terukur, Kemenag berharap penyelenggaraan UP PPG Daljab Batch 3 berjalan lancar, adil, dan memberikan pengalaman positif bagi seluruh peserta, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. “PPG bukan hanya ujian kompetensi, tetapi juga ruang penghargaan bagi dedikasi guru. Negara hadir untuk memastikan setiap guru, tanpa terkecuali, mendapatkan hak dan pengakuan yang setara,” pungkas Munir.
