Potongan pajak Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) menjadi perhatian setelah sejumlah penerima mendapati nominal tunjangan yang masuk ke rekening mengalami perubahan.
Besaran potongan pajak tersebut dilaporkan mengalami kenaikan sebesar 0,15 persen dibandingkan ketentuan sebelumnya. Perubahan ini berdampak pada jumlah bersih TPG yang diterima guru.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa pemotongan pajak atas TPG mengikuti peraturan perundang-undangan perpajakan. Besaran pajak bukan ditentukan secara mandiri oleh Kemendikdasmen.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa setiap penghasilan atau tunjangan yang diterima dari negara tetap memiliki kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. detikcom+1
TPG Guru Non-ASN Sebesar Rp2 Juta Sebelum Dipotong Pajak
Pada 2026, pemerintah menetapkan besaran TPG bagi guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik sebesar Rp2 juta per bulan sebelum dipotong pajak.
Sementara itu, guru non-ASN yang telah memiliki surat keputusan (SK) penyetaraan atau inpassing memperoleh TPG berdasarkan gaji pokok yang tercantum dalam SK tersebut.
Sebelum adanya penyesuaian, potongan pajak TPG guru non-ASN disebut sebesar:
- 5 persen bagi penerima yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 6 persen bagi penerima yang tidak memiliki NPWP.
Kini, potongan pajak tersebut dilaporkan mengalami kenaikan sebesar 0,15 persen. Akibatnya, nominal bersih yang diterima guru di rekening mengalami perubahan.
Meski demikian, jumlah akhir yang diterima setiap guru dapat berbeda karena perhitungan pajak mengikuti ketentuan perpajakan dan kondisi penghasilan masing-masing. detikcom+3
Nunuk Suryani: Pemotongan Pajak Bukan Kebijakan Kemendikdasmen
Dirjen GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani menjelaskan bahwa pemotongan pajak atas tunjangan guru merupakan kewajiban perpajakan bagi warga negara yang menerima penghasilan.
Ia menegaskan bahwa Kemendikdasmen tidak menetapkan sendiri besaran pajak yang dikenakan kepada guru. Pemotongan dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah melalui otoritas perpajakan.
Menurut Nunuk, ketentuan tersebut berlaku bagi guru berstatus ASN maupun non-ASN yang menerima tunjangan dari negara.
Dengan demikian, perubahan nominal TPG yang diterima guru bukan disebabkan oleh kebijakan pemotongan yang ditetapkan secara sepihak oleh Kemendikdasmen.
Pemerintah juga mendorong agar informasi mengenai mekanisme pemotongan pajak disampaikan kepada para guru sehingga mereka memahami alasan perbedaan nominal tunjangan yang diterima. detikcom+1
Guru yang Menerima TPG Utuh Rp2 Juta Tetap Memiliki Kewajiban Pajak
Nunuk juga menjelaskan kondisi guru non-ASN yang menerima TPG secara utuh sebesar Rp2 juta tanpa terlihat adanya potongan pada rekening.
Menurutnya, penerimaan tunjangan secara penuh bukan berarti guru tersebut terbebas dari kewajiban pajak. Dalam kondisi tertentu, pajak atas tunjangan tersebut dapat dibayarkan oleh pemerintah daerah.
Artinya, apabila pemerintah daerah memberikan TPG sebesar Rp2 juta secara penuh kepada guru, kewajiban pajaknya tetap harus dipenuhi sesuai mekanisme yang berlaku, tetapi pembayarannya ditanggung pemerintah daerah.
Karena itu, guru perlu memahami perbedaan antara besaran tunjangan sebelum pajak, pajak yang dipotong, dan nominal bersih yang diterima. ANTARA News+1
Anggaran TPG Guru Non-ASN 2026 Capai Rp11,5 Triliun
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp11,5 triliun untuk penyaluran TPG bagi 392.870 guru non-ASN yang memenuhi persyaratan.
Besaran TPG bagi guru non-ASN yang belum memiliki SK inpassing juga meningkat dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.
Kenaikan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan memberikan penghargaan terhadap profesionalisme guru.
Adapun penyaluran TPG tetap dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi data sesuai ketentuan yang berlaku. Guru perlu memastikan data administrasi, sertifikat pendidik, dan rekening telah sesuai agar proses penyaluran berjalan lancar. medcom.id+1
Guru Dapat Memeriksa Rincian Potongan Pajak TPG
Bagi guru yang mendapati nominal TPG berbeda dari pembayaran sebelumnya, penting untuk memeriksa rincian pemotongan pajak agar mengetahui dasar perhitungannya.
Guru dapat memperhatikan beberapa hal berikut:
- Memeriksa nominal TPG sebelum pajak.
- Memastikan data NPWP dan identitas perpajakan sesuai.
- Memeriksa bukti potong pajak.
- Memastikan apakah pajak ditanggung langsung melalui pemotongan atau dibayarkan oleh pemerintah daerah.
- Menghubungi pihak terkait apabila terdapat ketidaksesuaian dalam rincian pembayaran.
Dengan memahami mekanisme tersebut, guru dapat membedakan perubahan nominal akibat pemotongan pajak dengan perubahan besaran tunjangan yang menjadi hak penerima.








