JAKARTA – Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Julian Aldrin Pasha, menilai pemerintah tidak perlu selalu menghadapi kritik masyarakat dengan sikap defensif. Menurutnya, keterbukaan, informasi yang akurat, dan komunikasi yang empatik menjadi hal penting untuk membangun serta menjaga kepercayaan publik.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Dialog Demokrasi bertajuk “Memperkuat Komunikasi Krisis Penyelenggara Negara untuk Ketahanan Demokrasi”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh The Habibie Center dengan dukungan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia di Wisma Habibie & Ainun, Jakarta.
Menurut Julian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara merupakan salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan demokrasi. Kepercayaan tersebut tidak cukup dibangun melalui pernyataan resmi, tetapi perlu didukung tindakan yang konsisten dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kritik Publik Tidak Perlu Selalu Dihadapi secara Defensif
Julian menjelaskan, pemerintah tidak harus berusaha mengendalikan seluruh informasi yang beredar atau membalas setiap kritik yang muncul di ruang publik. Pemerintah justru perlu memprioritaskan penyampaian informasi yang jelas, akurat, terbuka, dan mudah dipahami masyarakat.
Kritik seharusnya tidak selalu dipandang sebagai serangan terhadap pemerintah. Dengan memberikan penjelasan yang memadai, pemerintah dapat membantu masyarakat memahami latar belakang kebijakan, alasan pengambilan keputusan, serta langkah yang sedang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi komunikasi antarkementerian dan lembaga. Pesan yang selaras diperlukan agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh dan tidak kebingungan akibat informasi yang berbeda-beda.
Arus Informasi Digital Menjadi Tantangan Pemerintah
Perkembangan media sosial membuat informasi menyebar dengan sangat cepat. Kondisi ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemerintah, terutama ketika informasi yang akurat belum tersedia atau belum sepenuhnya dipercaya masyarakat.
Dalam situasi tersebut, disinformasi dan beragam persepsi dapat berkembang dan memengaruhi cara masyarakat memahami suatu kebijakan.
Julian menilai, pemerintah perlu membangun kredibilitas melalui komunikasi yang konsisten dan dapat dipercaya. Upaya tersebut dinilai lebih penting daripada berusaha merespons setiap informasi atau perdebatan yang muncul di ruang digital.
Kepercayaan publik juga dapat tergerus ketika masyarakat melihat adanya manipulasi, intimidasi, atau komunikasi yang bersifat represif. Karena itu, komunikasi pemerintah perlu tetap terbuka dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan.
Komunikasi Pemerintah Perlu Disertai Empati
Selain keterbukaan, Julian menyoroti pentingnya empati dalam komunikasi pemerintah, khususnya ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi atau dampak dari kebijakan publik.
Pemerintah perlu mengakui kesulitan yang dirasakan masyarakat dan menjelaskan langkah konkret yang sedang ditempuh untuk mengatasinya. Menurutnya, masyarakat dapat memahami kondisi yang sulit selama pemerintah menyampaikannya secara jujur dan menunjukkan upaya penyelesaian.
Pemerintah tidak perlu selalu menggambarkan keadaan seolah-olah semuanya berjalan baik. Penjelasan yang jujur mengenai persoalan yang dihadapi, disertai informasi tentang tindakan yang dilakukan, dapat membantu membangun pemahaman masyarakat.
Julian juga menegaskan bahwa pemerintah tidak seharusnya menempatkan diri berhadapan dengan rakyat. Komunikasi yang baik perlu membuat masyarakat merasa didengar, dipahami, dan mengetahui bahwa pemerintah berupaya mencari solusi bersama.
Kepercayaan Publik sebagai Fondasi Demokrasi
Pandangan Julian menegaskan bahwa komunikasi pemerintah tidak hanya berkaitan dengan kecepatan menyampaikan informasi, tetapi juga dengan kemampuan membangun kepercayaan masyarakat.
Keterbukaan, konsistensi pesan, akuntabilitas, dan empati menjadi unsur penting dalam menghadapi kritik maupun situasi krisis. Dengan komunikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah memiliki ruang untuk menjelaskan kebijakan sekaligus memahami persoalan yang dirasakan masyarakat.
Kepercayaan publik pada akhirnya tidak dapat dibangun hanya melalui kata-kata. Diperlukan kesesuaian antara informasi yang disampaikan, tindakan yang dilakukan, dan tanggung jawab pemerintah dalam menanggapi kebutuhan masyarakat.
