Gaji guru honorer di sejumlah daerah masih berada di angka yang memprihatinkan. Tak sedikit dari mereka menerima upah di bawah Rp500 ribu per bulan, bahkan pembayarannya kerap dirapel setiap tiga hingga enam bulan sekali.
Kondisi ini kontras dengan klaim pemerintah yang menyebut anggaran pendidikan nasional telah mencapai Rp750 triliun. Besarnya anggaran tersebut dinilai belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di banyak sekolah, terutama di daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti ketimpangan tersebut. DPR menilai gaji guru honorer saat ini jauh dari kata layak dan tidak sebanding dengan beban kerja serta tanggung jawab yang diemban. Menurut DPR, penghasilan ideal guru seharusnya minimal Rp5 juta per bulan agar mereka dapat hidup layak dan fokus menjalankan tugas mendidik.
DPR pun mendorong pemerintah untuk mengevaluasi tata kelola anggaran pendidikan, khususnya terkait alokasi bagi tenaga pendidik non-ASN. Perbaikan sistem penggajian dan kepastian pembayaran dinilai mendesak agar persoalan klasik guru honorer tidak terus berulang setiap tahun.
