Kasus dugaan perundungan terhadap seorang penyandang disabilitas wicara oleh sosok yang diduga guru kembali menyulut diskusi soal seberapa inklusif sebenarnya dunia pendidikan di Indonesia. Video yang viral di media sosial ini tidak hanya memicu kemarahan warganet, tetapi juga mengundang tanggapan tegas dari anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief, yang menilai kejadian tersebut sebagai cerminan masalah struktural, bukan sekadar kelalaian individu.
Menurutnya, menjadikan penyandang disabilitas sebagai bahan lelucon menunjukkan betapa pemahaman tentang dunia tuli dan tuna wicara masih sangat minim. Padahal, seorang pendidik seharusnya menjadi teladan empati, menghargai keberagaman, dan menciptakan ruang belajar yang aman untuk semua murid, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.
Habib Syarief menekankan bahwa bahasa isyarat bukan cuma rangkaian gerakan tangan, tetapi sebuah sistem bahasa yang utuh, dengan tata bahasa dan makna yang memungkinkan jutaan warga negara yang menggunakannya untuk berkomunikasi dan berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial. Mengabaikan bahasa isyarat berarti mengabaikan hak dasar mereka untuk dipahami dan didengar.
Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk segera mengintegrasikan bahasa isyarat ke dalam kurikulum nasional, bukan hanya di sekolah luar biasa, tetapi juga di pendidikan umum. Langkah ini perlu diikuti dengan pelatihan guru, penyusunan bahan ajar, serta penerbitan regulasi turunan dari UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas agar payung hukumnya semakin kuat.
Belajar bahasa isyarat di sekolah tidak hanya membantu teman-teman disabilitas berkomunikasi, tapi juga dapat mengasah kemampuan kognitif dan menumbuhkan empati sosial pada seluruh siswa. Jika negara-negara seperti Swedia, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia sudah lebih dulu mengakui pentingnya bahasa isyarat dalam sistem pendidikan mereka, Indonesia pun punya kesempatan yang sama untuk membangun lingkungan belajar yang benar-benar inklusif dan manusiawi.
