JAKARTA – Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, beserta jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan anggaran pendidikan agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa, menyampaikan bahwa evaluasi terhadap realisasi anggaran pendidikan merupakan langkah penting untuk memastikan setiap dana yang dialokasikan benar-benar mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan DPR tidak hanya berfokus pada aspek administrasi keuangan, tetapi juga pada sejauh mana anggaran mampu memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Dalam keterangannya, Adde Rosi menegaskan bahwa pembahasan LKPP APBN 2025 merupakan agenda strategis sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan parlemen terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.
Ia menilai setiap rupiah anggaran pendidikan harus berorientasi pada hasil dan mampu memberikan dampak langsung bagi peserta didik, guru, maupun masyarakat.
Apresiasi Opini WTP dari BPK
Pada kesempatan tersebut, Adde Rosi memberikan apresiasi kepada Kemendikdasmen yang kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menerapkan tata kelola keuangan negara yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Selain keberhasilan mempertahankan opini WTP, ia juga menyoroti berbagai program strategis Kemendikdasmen yang dinilai terus menunjukkan perkembangan positif.
Program-program tersebut antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta berbagai kebijakan yang bertujuan memperluas pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia.
Anggaran Harus Berdampak Nyata
Adde Rosi menegaskan bahwa keberhasilan administrasi keuangan harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menilai keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup hanya memperoleh opini yang baik, tetapi juga harus mampu meningkatkan mutu pembelajaran, kesejahteraan guru, serta layanan pendidikan bagi peserta didik.
Menurutnya, Komisi X DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendidikan agar seluruh program prioritas pemerintah terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dukung Transformasi Pendidikan
Lebih lanjut, Adde Rosi menyampaikan bahwa transformasi pendidikan nasional perlu dibangun melalui tata kelola anggaran yang sehat, penguatan literasi, serta percepatan digitalisasi pendidikan yang tetap memperhatikan pemerataan akses di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan visi “Pendidikan Bermutu untuk Semua” melalui peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kompetensi guru, transformasi digital pendidikan, serta pemerataan layanan pendidikan di seluruh daerah.
Melalui sinergi antara pemerintah dan DPR RI, diharapkan pengelolaan anggaran pendidikan tidak hanya memenuhi standar administrasi, tetapi juga mampu menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
