Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan akan melakukan evaluasi menyeluruh atas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pekan depan. Dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa 20 Januari 2026, Purbaya menegaskan bahwa pagu anggaran MBG tahun 2026 tetap dipatok di kisaran Rp335 triliun, namun komposisinya akan diperiksa kembali agar penyerapan benar-benar optimal.
“Minggu depan akan saya lihat line per line anggaran mereka. Nanti kami lihat mana yang double counting,” ujar Purbaya, menegaskan komitmen untuk menyisir setiap pos belanja yang berpotensi tumpang tindih atau tidak efisien.
Ia mencontohkan rancangan anggaran MBG 2025 yang sempat memuat pembelian kendaraan bermotor roda dua untuk mendukung implementasi program, sementara masih ada unit kendaraan yang belum terdistribusi hingga akhir tahun anggaran. “Lumayan kan bisa saya coret (pos anggaran). Tapi saya akan lihat, masih ada atau nggak (pos anggaran) itu,” lanjutnya.
Berkaca pada realisasi tahun lalu, Purbaya memproyeksikan bahwa dana MBG tahun ini pun tidak akan terserap penuh. Ia memperkirakan kisaran serapan sekitar Rp200 triliun sudah cukup untuk menjalankan program secara efektif. “Kalau kami hitung, paling Rp200 triliun juga cukup mungkin. Tapi nanti kami lihat. Kami akan lihat yang inefisien saja. Tapi program itu program bagus, kami akan dukung supaya jalannya maksimal,” ucapnya menekankan.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan, hingga 31 Desember 2025, MBG telah menggunakan anggaran Rp51,5 triliun atau sekitar 72,5 persen dari pagu Rp71 triliun di APBN 2025. Manfaat langsung yang mengalir ke masyarakat mencapai Rp43,3 triliun, antara lain untuk penyediaan makanan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil/menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia.
Secara jumlah penerima, program ini menyentuh 56,13 juta orang dari target 82,9 juta penerima di 38 provinsi, dan dilaksanakan oleh 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyerap 789.319 tenaga kerja. Untuk tahun anggaran 2026, alokasi Rp335 triliun tersebut disalurkan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp268 triliun, sementara Rp67 triliun sisanya menjadi dana cadangan sekitar 20 persen.
