Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 200 miliar untuk pembangunan satu Sekolah Rakyat permanen. Ia menyampaikan hal itu dalam agenda “Satu Tahun Sekolah Rakyat” di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Rabu, 29 April 2026.
Gus Ipul menjelaskan, pembangunan fisik gedung Sekolah Rakyat ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sementara Kementerian Sosial fokus pada pengelolaan dan operasional sekolah. “Macam-macam itu, nanti ditanya detailnya ke Kementerian PU, rata-rata satu tempat di atas Rp 200 miliar,” kata Gus Ipul.
Saat ini, pemerintah tengah mengebut Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen tahap II yang ditargetkan selesai paling lambat Juni 2026, bertepatan dengan tahun ajaran baru 2026–2027. Harapannya, gedung-gedung permanen tersebut sudah bisa dipakai mulai Juli 2026 ketika tahun ajaran baru dimulai. “Sekarang sedang berproses, ada yang sudah 30 persen, ada yang 20 persen, ada yang 40 persen, semua sedang berproses,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari memaparkan sebaran 104 Sekolah Rakyat permanen yang sedang dibangun di berbagai daerah. Untuk tahap II, pembangunan Sekolah Rakyat di Pulau Jawa mencakup 40 lokasi, Sumatera 26 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, dan Sulawesi 16 lokasi. Adapun Bali dan Nusa Tenggara mendapat tiga lokasi, Maluku empat lokasi, serta Papua tiga lokasi.
Qodari menilai, sebaran ini menunjukkan upaya pemerintah memeratakan akses pendidikan melalui pembangunan infrastruktur pendidikan, termasuk di wilayah tertinggal dan kepulauan. Ia menjelaskan, program Sekolah Rakyat ini dirancang menggunakan skema tahun jamak (multi-years contract) 2025–2026 untuk memastikan pembangunan terselesaikan secara bertahap dan terstruktur.
Dengan investasi besar hingga ratusan miliar rupiah per sekolah dan sebaran proyek di 104 titik, pemerintah berharap Sekolah Rakyat permanen bisa menjadi instrumen penting perluasan akses pendidikan yang lebih layak dan merata bagi anak-anak di seluruh Indonesia.
