Jakarta, 22 Agustus 2026 — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan sektor pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Salah satunya melalui keberlanjutan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi warga kurang mampu.
Pramono mengatakan, Pemprov DKI berkomitmen memberikan dukungan pendidikan kepada warga Jakarta yang membutuhkan tanpa membedakan latar belakang.
“Pemerintah DKI Jakarta mengutamakan warga mana pun yang tidak mampu selama dia menjadi bagian dari warga Jakarta, maka dia mendapat apa yang dinamakan KJP, Kartu Jakarta Pintar,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/8/2026).
707.420 Siswa Terima KJP
Menurut Pramono, saat ini penerima manfaat KJP mencapai 707.420 siswa. Program tersebut ditujukan untuk membantu peserta didik dari keluarga yang membutuhkan agar dapat terus memperoleh akses pendidikan.
Selain KJP untuk siswa, Pemprov DKI juga menyediakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi warga Jakarta yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Program KJMU mencakup dukungan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan jenjang S1, S2, hingga S3.
Sekolah Swasta dan Keagamaan Ikut Digratiskan
Pramono juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta memberikan fasilitas pendidikan gratis tidak hanya untuk sekolah negeri.
Menurutnya, pemerintah daerah juga telah menggratiskan biaya pendidikan di sejumlah sekolah swasta, termasuk sekolah swasta berbasis keagamaan.
“Enggak ada provinsi lain yang sepenuh Jakarta ini. Bahkan, selain seluruh sekolah negeri kita gratiskan, sekarang sekolah swasta ada 155 sekolah swasta yang kita gratiskan,” ujar Pramono.
Kebijakan tersebut juga mencakup sekolah swasta keagamaan, termasuk lembaga pendidikan dengan model pesantren.
Langkah tersebut disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Pendidikan Dinilai Bisa Ubah Nasib Keluarga
Pramono menilai pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bagi keluarga kurang mampu, akses pendidikan yang baik dapat menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
Karena itu, ia mengapresiasi dukungan DPRD Provinsi Jakarta terhadap berbagai kebijakan pendidikan yang dijalankan Pemprov DKI.
“Maka, saya berterima kasih kepada DPRD Provinsi Jakarta, teman-teman ini men-support hal yang berkaitan dengan sekolah pendidikan,” tuturnya.
Pemprov DKI Punya Program Pemutihan Ijazah
Selain bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa, Pemprov DKI Jakarta juga menjalankan program Pemutihan Ijazah.
Program tersebut ditujukan bagi warga dari keluarga tidak mampu yang telah menyelesaikan pendidikan tetapi masih terkendala mengambil ijazah karena persoalan biaya.
Pramono mengatakan pemerintah akan membantu mengambilkan ijazah warga yang memenuhi kriteria tersebut.
“Hanya di DKI yang namanya program pemutihan ijazah, bagi siapa pun keluarga yang tidak mampu, yang tidak bisa mengambil ijazah, yang sudah bertahun-tahun maka pemerintah lah yang akan mengambilkan ijazahnya,” kata Pramono.
Menurutnya, persoalan ijazah yang belum diambil umumnya berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga. Karena itu, pemerintah perlu hadir agar masyarakat tidak kehilangan hak atas dokumen pendidikan yang telah mereka peroleh.
“Dan itulah pemerintah atau negara hadir untuk membantu ini,” sambungnya.
Akses Pendidikan Jadi Fokus Pemprov DKI
Berbagai program tersebut menunjukkan upaya Pemprov DKI Jakarta memperluas akses pendidikan melalui bantuan biaya pendidikan, dukungan bagi mahasiswa, sekolah gratis, hingga penyelesaian persoalan ijazah yang tertahan.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu anak-anak dan masyarakat dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak tanpa terkendala persoalan ekonomi.
