Jakarta – Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (ADAKSI) mengusulkan agar sedikitnya 25 persen dari anggaran program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) dialokasikan untuk komponen yang berkaitan dengan jasa pengajaran, peningkatan kapasitas, dan kesejahteraan dosen.
Usulan tersebut muncul setelah pemerintah menghitung kebutuhan anggaran untuk wacana kuliah gratis di seluruh PTN mencapai sekitar Rp93,74 triliun per tahun. Anggaran tersebut diperhitungkan untuk membiayai sekitar 2.833.169 mahasiswa pada PTN akademik maupun vokasi, mulai jenjang D3, D4 hingga S1.
Ketua Umum DPP ADAKSI, Anggun Gunawan, mengatakan apabila anggaran Rp93,74 triliun tersebut benar-benar disediakan, pihaknya mengusulkan sedikitnya seperempat dari pembiayaan pendidikan tersebut memiliki komponen yang secara nyata berkaitan dengan pengajaran dan kesejahteraan dosen.
Berdasarkan simulasi ADAKSI, 25 persen dari Rp93,74 triliun setara sekitar Rp23,44 triliun per tahun. Namun, angka tersebut tidak dimaksudkan untuk dibagikan seluruhnya sebagai tambahan gaji dosen.
Menurut Anggun, sebagian anggaran dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan yang mendukung dosen, seperti peningkatan kompetensi, jaminan sosial, penelitian, serta bentuk kesejahteraan lainnya. Dengan demikian, usulan tersebut mencakup penguatan sumber daya manusia perguruan tinggi, bukan sekadar tambahan penghasilan langsung.
ADAKSI juga menyoroti kemungkinan bertambahnya jumlah mahasiswa yang harus dilayani apabila kebijakan kuliah gratis diterapkan. Menurut organisasi tersebut, perluasan akses pendidikan tinggi perlu diikuti dengan perhatian terhadap rasio dosen dan mahasiswa, dukungan penelitian, fasilitas pembelajaran, serta kondisi tenaga pengajar.
Dalam perhitungannya, ADAKSI menggunakan data sekitar 97.600 dosen pada PTN akademik dan vokasi. Jika Rp23,44 triliun dibagi secara matematis terhadap jumlah tersebut, nilainya setara sekitar Rp234 juta per dosen per tahun atau sekitar Rp19,5 juta per bulan. Namun, angka tersebut merupakan simulasi matematis, bukan besaran tambahan penghasilan yang telah ditetapkan pemerintah.
Anggun juga mencontohkan bahwa apabila hanya setengah dari porsi tersebut diberikan sebagai tambahan penghasilan langsung dan sisanya digunakan untuk jaminan sosial, pengembangan kompetensi, penelitian, serta kebutuhan kesejahteraan lainnya, maka secara matematis tambahan penghasilan langsungnya sekitar Rp9,8 juta per dosen per bulan. Skema tersebut merupakan contoh perhitungan dari ADAKSI, bukan kebijakan pemerintah.
Sementara itu, pemerintah masih membahas skema dan tahapan pelaksanaan wacana kuliah gratis di PTN. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto sebelumnya menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran sekitar Rp93,74 triliun tersebut masih menjadi bahan pembahasan dan pemerintah menyiapkan sejumlah skenario penerapan.
Usulan ADAKSI pada akhirnya menekankan bahwa apabila akses pendidikan tinggi diperluas melalui pembiayaan negara, perencanaan anggaran juga perlu memperhitungkan kebutuhan tenaga pendidik dan berbagai komponen yang menopang kualitas pembelajaran.
