Jakarta – Sebanyak 97 sekolah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus direlokasi karena lokasi sekolah terdampak bencana dinilai tidak lagi aman untuk kegiatan belajar mengajar. Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan lahan baru agar proses pembangunan sekolah dapat dipercepat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengatakan, relokasi menjadi salah satu bagian penting dalam pemulihan fasilitas pendidikan di tiga provinsi tersebut.
Sejumlah sekolah perlu dipindahkan karena lokasi sebelumnya terdampak longsor, banjir, kehilangan lahan, atau berada di kawasan yang dinilai rawan bencana. Karena itu, pembangunan kembali di lokasi lama tidak menjadi pilihan untuk sekolah-sekolah tersebut.
Pemda Diminta Segera Siapkan Lahan
Tito meminta pemerintah daerah di wilayah terdampak mempercepat penyediaan lahan untuk sekolah yang akan direlokasi. Kepastian lokasi dan legalitas tanah diperlukan agar pembangunan dapat segera berjalan.
Selain lahan, akses menuju sekolah juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah diminta mengidentifikasi kondisi jalan dan jembatan yang menuju lokasi sekolah baru maupun sekolah terdampak. Kebutuhan perbaikan akses tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait.
Berdasarkan perkembangan terbaru Kemendikdasmen, dari 97 sekolah yang diusulkan untuk direlokasi, 34 sekolah sudah memasuki tahap pembangunan, sedangkan 63 sekolah masih menunggu kepastian dan legalitas lahan. Data tersebut menunjukkan bahwa proses relokasi masih berlangsung secara bertahap.
4.922 Sekolah Sudah Kembali Belajar
Relokasi sekolah menjadi bagian dari pemulihan pendidikan setelah bencana yang berdampak pada ribuan satuan pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hingga 22 September 2026, sebanyak 4.922 sekolah terdampak telah kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dari jumlah tersebut, 4.821 sekolah telah kembali menggunakan gedung sekolah masing-masing, sementara 99 sekolah masih menggunakan ruang kelas darurat dan dua sekolah lainnya masih menumpang di lokasi lain.
Meskipun kegiatan belajar mengajar telah kembali berjalan, rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan sekolah masih berlangsung. Pemerintah mencatat masih terdapat 616 sekolah dengan progres pembangunan di bawah 50 persen, sehingga pendampingan dan percepatan pembangunan terus dilakukan.
Pemerintah Siapkan Anggaran Pemulihan Pendidikan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan dukungan sekitar Rp5,6 triliun untuk pemulihan layanan pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Anggaran tersebut mencakup revitalisasi satuan pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran, ruang kelas darurat, serta sejumlah dukungan lain bagi pemulihan pendidikan pascabencana.
Untuk program revitalisasi, sebanyak 3.132 sekolah telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan nilai bantuan sekitar Rp3,03 triliun. Dari jumlah tersebut, dana yang telah disalurkan ke rekening sekolah mencapai sekitar Rp2,63 triliun.
Dari sisi pembangunan fisik, 562 sekolah telah menyelesaikan pembangunan 100 persen, sementara 1.954 sekolah telah mencapai progres lebih dari 50 persen. Adapun 616 sekolah masih berada pada tahap menuju progres 50 persen.
Pemulihan Dilakukan Bertahap
Pemerintah menyatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat karena jumlah sekolah terdampak cukup besar dan kondisi setiap daerah berbeda. Kendala geografis, kerusakan akses, ketersediaan material, serta kemungkinan bencana susulan turut memengaruhi proses pembangunan.
Relokasi 97 sekolah menjadi salah satu prioritas karena pembangunan di lokasi yang tidak aman berpotensi kembali menghadapkan siswa dan tenaga pendidikan pada risiko bencana.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait akan terus mengoordinasikan penyediaan lahan, pembangunan sekolah baru, serta perbaikan akses jalan dan jembatan. Dengan demikian, sekolah yang direlokasi diharapkan dapat kembali memberikan layanan pendidikan di lokasi yang lebih aman dan layak.
