Jakarta – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan bahwa pendidikan berkualitas harus dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pendidikan tidak boleh hanya menjadi hak masyarakat yang tinggal di kota besar atau berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas dalam puncak perayaan HUT ke-28 PAN di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat malam, 18 September 2026. Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menyiapkan generasi muda yang akan menjadi pemimpin Indonesia pada masa mendatang.
Zulhas mengatakan pendidikan perlu diarahkan untuk membentuk generasi yang unggul, cerdas, inovatif, kreatif, dan mandiri. Ia juga menekankan pentingnya membangun generasi muda yang memiliki integritas serta kepedulian terhadap bangsa dan negara.
Pendidikan Berkualitas untuk Semua
Dalam pidatonya, Zulhas menyampaikan bahwa akses terhadap pendidikan berkualitas tidak seharusnya dibatasi oleh latar belakang ekonomi maupun tempat tinggal. Ia menilai pemerataan pendidikan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi Indonesia pada 2045.
Menurutnya, pendidikan merupakan hak warga negara dan memiliki peran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, ia menyatakan tidak boleh ada diskriminasi dalam memperoleh pendidikan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan mengenai masa depan generasi muda. Zulhas menilai anak-anak yang saat ini masih bersekolah dan kuliah merupakan bagian dari generasi yang akan menentukan perjalanan Indonesia ketika memasuki usia 100 tahun pada 2045.
Dukung Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda
Zulhas juga menyampaikan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Transformasi sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan.
Berdasarkan data yang dikutip Liputan6, Sekolah Rakyat yang dijalankan Kementerian Sosial telah beroperasi di 166 titik rintisan di 34 provinsi dengan 15.954 siswa dari keluarga desil satu dan dua. Pada 2026, program tersebut ditargetkan menerima lebih dari 32.000 siswa baru dengan target mencapai 500 sekolah pada 2029.
Sementara itu, Sekolah Garuda Transformasi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah menetapkan 42 SMA Unggul Garuda Transformasi hingga 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 12 sekolah pada 2025 dan 30 sekolah baru pada 2026, dengan target 80 sekolah pada 2029.
Soroti Biaya Jalur Mandiri PTN
Dalam kesempatan yang sama, Zulhas juga menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai biaya masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur mandiri. Ia menyebut adanya keluhan mengenai biaya yang dinilai tinggi, bahkan disebut dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per mahasiswa. Pernyataan tersebut merupakan penyampaian aspirasi yang disampaikan Zulhas dalam acara tersebut.
Zulhas kemudian meminta pemerintah mempertimbangkan kembali persoalan biaya pendidikan melalui jalur mandiri. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas mengenai pembebasan biaya pendidikan negeri.
Perkembangan tersebut kemudian berlanjut pada pembahasan pemerintah mengenai pendidikan gratis di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri. Namun, mekanisme, cakupan penerima, tahapan pelaksanaan, dan kebutuhan anggarannya masih menjadi bagian dari pembahasan pemerintah.
Fokus pada Akses Pendidikan
Pernyataan Zulhas mengenai pemerataan pendidikan menjadi bagian dari pembicaraan yang lebih luas mengenai akses pendidikan di Indonesia. Selain program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Transformasi, pemerintah juga tengah membahas berbagai kebijakan untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan.
Dalam konteks tersebut, pendidikan berkualitas tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sekolah atau perguruan tinggi, tetapi juga akses masyarakat terhadap layanan pendidikan serta kemampuan negara menyediakan dukungan yang diperlukan.
Pembahasan mengenai pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri selanjutnya masih berada pada tahap perumusan kebijakan. Pemerintah perlu menentukan skema pembiayaan dan pelaksanaan sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara luas.
