Jakarta – Pemerintah diminta tidak hanya memberikan pendidikan gratis kepada siswa yang bersekolah di sekolah negeri. Sekolah swasta, khususnya pada jenjang pendidikan dasar, juga dinilai perlu masuk dalam skema pembiayaan pendidikan gratis.
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah memastikan kebijakan pendidikan gratis tidak membedakan siswa berdasarkan status sekolah. Menurutnya, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama swasta juga perlu mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah.
Putusan MK Jadi Dasar Pendidikan Gratis
Dorongan tersebut berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 27 Mei 2025.
Dalam putusannya, MK menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau swasta.
Dengan putusan tersebut, kewajiban pembiayaan pendidikan dasar tidak hanya dikaitkan dengan sekolah negeri. Sekolah swasta yang memenuhi persyaratan juga menjadi bagian dari cakupan penyelenggaraan pendidikan dasar yang harus dijamin pemerintah.
Pemerintah Sebelumnya Sudah Siapkan Tindak Lanjut
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebelumnya menyatakan sedang merumuskan kebijakan untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut.
Kemendikdasmen menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin pembiayaan pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta, tanpa diskriminasi. Pemerintah juga menekankan pentingnya memastikan pendidikan yang diberikan tetap adil, merata, dan berkualitas.
Namun, pelaksanaan putusan tersebut membutuhkan pengaturan lebih lanjut, terutama mengenai mekanisme pendanaan, kriteria sekolah swasta penerima bantuan, serta bentuk dukungan yang diberikan pemerintah.
DPR Soroti Anggaran Pendidikan 20 Persen
Abdul Fikri juga menyoroti amanat konstitusi mengenai alokasi 20 persen anggaran negara untuk sektor pendidikan.
Menurut perhitungan yang disampaikannya, anggaran pendidikan tersebut dinilai dapat digunakan untuk mendukung pendidikan gratis tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga di lembaga pendidikan swasta. Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan perhitungan dari pihak DPR, bukan keputusan final mengenai alokasi anggaran pemerintah.
Karena itu, penerapan pendidikan gratis secara nasional tetap membutuhkan perencanaan anggaran dan kebijakan teknis yang jelas.
Sekolah Swasta Memiliki Peran Penting
Sekolah swasta menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional dan ikut menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat. Di sejumlah daerah, keberadaan sekolah swasta juga membantu memenuhi kebutuhan pendidikan ketika kapasitas sekolah negeri terbatas.
Karena itu, apabila kebijakan pendidikan gratis diterapkan hanya pada sekolah negeri, terdapat kemungkinan muncul perbedaan perlakuan terhadap siswa yang mengikuti pendidikan dasar di sekolah swasta.
Putusan MK secara khusus memasukkan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat dalam jaminan wajib belajar tanpa biaya.
Tidak Semua Sekolah Swasta Otomatis Mendapat Bantuan
Putusan MK juga memberikan batasan penting. Bantuan pendidikan pemerintah kepada sekolah atau madrasah swasta tetap dapat diberikan berdasarkan persyaratan atau kriteria tertentu yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
MK menjelaskan ketentuan tersebut diperlukan agar sekolah swasta penerima bantuan memenuhi standar pendidikan serta memiliki tata kelola dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Dengan demikian, putusan tersebut tidak berarti seluruh biaya operasional setiap sekolah swasta secara otomatis langsung ditanggung pemerintah tanpa persyaratan.
Sekolah Gratis Bukan Hanya Soal SPP
Pelaksanaan pendidikan gratis juga perlu memperhatikan komponen biaya lain yang muncul selama proses pendidikan.
Sekolah membutuhkan pembiayaan untuk tenaga pendidik, sarana dan prasarana, kegiatan pembelajaran, administrasi, serta kebutuhan operasional lainnya. Karena itu, pemerintah perlu menentukan biaya apa saja yang ditanggung dalam skema pendidikan gratis.
Hal tersebut menjadi penting agar kebijakan tidak hanya menghapus biaya tertentu, tetapi tetap menyisakan beban pendidikan lain bagi keluarga peserta didik.
Pemerintah Pusat Fokus pada Sekolah Negeri
Sementara itu, pemerintah saat ini menegaskan komitmen pendidikan gratis bagi siswa di sekolah negeri. Presiden Prabowo Subianto pada September 2026 menyampaikan komitmen memperluas akses pendidikan gratis dan bermutu bagi anak Indonesia, dengan layanan gratis di sekolah negeri mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga pendidikan dasar dan menengah.
Untuk madrasah negeri, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menyatakan prinsip layanan pendidikan gratis berlaku pada madrasah negeri di bawah Kementerian Agama.
Adapun untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah masih menghitung kebutuhan pembiayaan dan menyiapkan tahapan pelaksanaan pembebasan biaya kuliah.
Sejumlah Daerah Sudah Menerapkan Sekolah Swasta Gratis
Program pendidikan gratis di sekolah swasta sebenarnya telah diterapkan di sejumlah daerah. Salah satunya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang pada 2026 memasukkan 103 sekolah swasta ke dalam program sekolah gratis.
Program tersebut mencakup jenjang SD, SMP, SMA/SMK hingga SLB, dengan alokasi anggaran sekitar Rp253,6 miliar pada 2026.
Pengalaman daerah tersebut dapat menjadi salah satu contoh dalam melihat kebutuhan pembiayaan apabila kebijakan pendidikan gratis sekolah swasta diperluas secara nasional.
Perlu Skema Pendanaan yang Jelas
Abdul Fikri mendorong adanya skema bantuan khusus agar sekolah swasta dapat tetap menjalankan layanan pendidikan ketika biaya pendidikan peserta didik ditanggung pemerintah.
Ia juga mengusulkan agar persoalan pendidikan gratis diselaraskan dengan pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang sedang berlangsung di DPR.
Dengan demikian, pembahasan pendidikan gratis tidak hanya menyangkut penghapusan pungutan kepada siswa, tetapi juga keberlanjutan operasional sekolah serta kualitas pendidikan.
Tantangan Implementasi Pendidikan Gratis
Penerapan pendidikan gratis untuk sekolah negeri dan swasta secara nasional membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, yayasan penyelenggara pendidikan, serta masyarakat.
Selain memastikan ketersediaan anggaran, pemerintah perlu menetapkan standar, mekanisme penyaluran bantuan, pengawasan penggunaan dana, dan kriteria sekolah swasta yang dapat menerima pembiayaan.
Tujuannya agar kebijakan pendidikan gratis dapat berjalan sesuai amanat putusan MK sekaligus tetap menjaga mutu dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan.
