Penjurusan SMA Kembali Diberlakukan Tahun Ajaran 2027/2028
Pemerintah berencana mengembalikan sistem penjurusan di jenjang SMA mulai tahun ajaran 2027/2028. Siswa nantinya kembali mengenal tiga pilihan jurusan, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa.
Kebijakan ini merupakan perubahan dari penerapan Kurikulum Merdeka yang sebelumnya menghapus sistem penjurusan. Dalam skema tersebut, siswa kelas XI dan XII diberikan keleluasaan memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, serta rencana pendidikan lanjutan atau karier.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan, pengembalian penjurusan bertujuan memperkuat pengetahuan dasar atau foundational knowledge siswa. Dengan bekal tersebut, lulusan SMA diharapkan lebih siap mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi sesuai bidang keilmuannya. Kompas.com+1
Pakar Menilai Sistem Tanpa Penjurusan Memiliki Kendala di Lapangan
Pengamat pendidikan Totok Amin Soefijanto menilai, secara konsep, sistem tanpa penjurusan memberikan keleluasaan kepada siswa untuk menentukan mata pelajaran berdasarkan minat dan rencana masa depan.
Sebagai contoh, siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke bidang teknik dapat memilih matematika tingkat lanjut dan fisika. Sementara itu, siswa yang bercita-cita masuk kedokteran dapat mengambil mata pelajaran biologi dan kimia.
Namun, pelaksanaan sistem tersebut menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kesiapan guru dan fasilitas sekolah yang belum merata untuk mendukung pilihan mata pelajaran secara fleksibel.
Totok juga menyoroti kecenderungan sebagian siswa memilih mata pelajaran berdasarkan tingkat kesulitan, bukan berdasarkan kebutuhan akademik untuk mendukung cita-cita mereka.
Akibatnya, pilihan mata pelajaran yang diambil berpotensi tidak sesuai dengan bidang studi yang ingin ditempuh ketika memasuki perguruan tinggi. Kompas.com
Pengamat Ingatkan Pemerintah Tidak Sekadar Kembali ke Sistem Lama
Meski menyoroti kendala penerapan sistem tanpa penjurusan, Totok mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengembalikan pola lama hanya karena ingin menghapus kebijakan menteri sebelumnya.
Menurutnya, perubahan kebijakan pendidikan harus didasarkan pada evaluasi yang matang dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pergantian sistem yang terlalu sering juga berpotensi mengganggu kesinambungan pendidikan. Guru dan kepala sekolah harus kembali menyesuaikan administrasi, mengikuti pelatihan, serta mengatur ulang struktur pembelajaran dan jam mengajar.
Kondisi tersebut dikhawatirkan menambah beban kerja pendidik sehingga waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran justru tersita untuk beradaptasi dengan perubahan kebijakan.
Totok menilai kualitas pendidikan tidak semestinya diukur dari seberapa sering kurikulum berganti, tetapi dari kedalaman proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Kompas.com
Komisi X DPR Minta Pemerintah Membuka Hasil Evaluasi
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani berharap pemerintah menjelaskan secara terbuka latar belakang, tujuan, dan hasil evaluasi yang menjadi dasar pengembalian penjurusan SMA.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu didukung kajian yang menyeluruh, objektif, dan terukur. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain:
- Penguasaan kompetensi dasar siswa.
- Kemampuan literasi dan numerasi.
- Penguasaan bidang sains, sosial, dan bahasa.
- Kesiapan siswa memasuki perguruan tinggi.
- Kesesuaian kompetensi lulusan SMA dengan kebutuhan program studi di perguruan tinggi.
Komisi X DPR juga akan mencermati kebijakan tersebut melalui fungsi pengawasan. Pemerintah diharapkan memastikan perubahan sistem tidak menimbulkan persoalan baru bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Kompas.com
Pemerintah Siapkan Asesmen Bakat dan Minat Siswa
Dalam penjelasan terpisah, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Toni Toharudin menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan mekanisme penjurusan yang mempertimbangkan bakat dan minat siswa.
Salah satu upaya yang direncanakan adalah pelaksanaan Asesmen Bakat dan Minat (ABM) secara rutin oleh Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) sebelum siswa menentukan jurusan.
Pemerintah juga sedang mengkaji kemungkinan perpindahan jurusan apabila minat siswa berubah selama proses pembelajaran. Guru dan guru bimbingan konseling (BK) nantinya dapat memantau perkembangan siswa sebagai bahan pertimbangan.
Namun, mekanisme teknis, termasuk angkatan pertama yang akan mengikuti kebijakan tersebut, masih dalam tahap penyusunan. detikcom+1
Kebijakan Penjurusan Perlu Memperhatikan Kebutuhan Masa Depan
Rencana mengembalikan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa memunculkan perdebatan mengenai pendekatan pendidikan yang paling tepat bagi siswa SMA.
Di satu sisi, penjurusan dinilai dapat membantu memperkuat dasar keilmuan dan mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem tersebut tetap memberikan ruang bagi perkembangan minat dan kemampuan setiap peserta didik.
Karena itu, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada pembagian jurusan, tetapi juga kesiapan sekolah, ketersediaan guru, fasilitas pembelajaran, serta konsistensi kebijakan pendidikan dalam jangka panjang.
