Jakarta — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendapat pagu anggaran sebesar Rp61,1 triliun untuk tahun anggaran 2027. Besaran tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027.

Paparan tersebut disampaikan pada Jumat (14/8/2026) melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan RI dan dikutip pada Sabtu (15/8/2026).

Dari total pagu tersebut, Rp61,0 triliun berasal dari Rupiah Murni, Rp30,8 miliar dari Badan Layanan Umum (BLU), dan Rp9,05 miliar dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sementara itu, Rupiah Murni terdiri atas Rp2,69 triliun untuk operasional dan Rp58,36 triliun untuk nonoperasional.

Rp55,51 Triliun untuk Program Prioritas Nasional

Dari total pagu Kemendikdasmen 2027, sebanyak Rp55,51 triliun dialokasikan untuk berbagai program kerja prioritas nasional.

Berikut rinciannya:

1. Revitalisasi Sarana dan Prasarana — Rp9,28 Triliun

Revitalisasi satuan pendidikan menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Program ini dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dengan target seluruh sekolah di Indonesia selesai direvitalisasi pada 2028.

Pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan.

2. Bantuan Pendidikan Dasar Gratis — Rp5 Triliun

Program ini menjadi salah satu langkah awal pemerintah menuju penyelenggaraan Wajib Belajar 13 Tahun, terutama untuk memastikan pendidikan dasar dapat diakses tanpa pungutan biaya.

3. Bantuan Perlengkapan Sekolah — Rp250 Miliar

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung penyediaan perlengkapan sekolah bagi peserta didik yang membutuhkan.

4. Sekolah Nasional Terintegrasi — Rp7,21 Triliun

Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) ditujukan untuk memberikan layanan pendidikan bermutu bagi siswa yang memiliki prestasi dan bakat istimewa.

Program pendidikan akan mengintegrasikan pembelajaran dari jenjang SMP hingga SMA.

5. Studio Guru — Rp40 Miliar

Anggaran Studio Guru dialokasikan untuk mendukung pengembangan kapasitas dan aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan kualitas guru.

6. Digitalisasi Pendidikan — Rp5,83 Triliun

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk mempercepat digitalisasi pendidikan, termasuk mendukung pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran.

7. Peningkatan Kesejahteraan Guru Non-ASN — Rp14,09 Triliun

Program peningkatan kesejahteraan guru Non-ASN menjadi salah satu alokasi terbesar dalam program prioritas Kemendikdasmen 2027.

Menurut Atip, kebutuhan anggaran tersebut berkaitan dengan semakin banyaknya guru yang memiliki sertifikat pendidik, baik yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta.

8. Program Indonesia Pintar — Rp13,79 Triliun

Program Indonesia Pintar (PIP) mendapat alokasi Rp13,79 triliun dan direncanakan menyasar sekitar 18 juta siswa.

Penetapan penerima PIP akan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu dasar penentuan penerima bantuan.

Program Pendidikan Lainnya

Selain program prioritas nasional, Kemendikdasmen juga menyiapkan sejumlah program untuk mendukung terwujudnya pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat.

Berikut beberapa alokasi anggarannya:

• Dukungan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN): Rp176,5 miliar
• Beasiswa ADEM: Rp123,6 miliar
• Beasiswa prestasi: Rp245,8 miliar
• Beasiswa kualifikasi akademik S1/D4 guru: Rp210 miliar
• Pengembangan kompetensi STEM, MIPA, dan digitalisasi pembelajaran bagi guru: Rp152,1 miliar
• Upskilling/reskilling pendidik dan tenaga kependidikan berstandar industri: Rp133,9 miliar
• Peningkatan dan penjaminan mutu satuan pendidikan: Rp227,3 miliar
• Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pendidikan: Rp1,59 triliun

Fokus pada Akses dan Mutu Pendidikan

Dengan pagu Rp61,1 triliun, Kemendikdasmen menempatkan sejumlah program strategis pada 2027, mulai dari revitalisasi sekolah, bantuan pendidikan dasar, digitalisasi, peningkatan kesejahteraan guru, hingga Program Indonesia Pintar.

Besarnya alokasi tersebut menunjukkan fokus pemerintah pada peningkatan akses pendidikan sekaligus penguatan kualitas layanan pendidikan di berbagai jenjang.