Colombo, Sri Lanka – Transformasi digital pemerintah tidak hanya bergantung pada perkembangan teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia yang mengelolanya. Pesan tersebut disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Yudhistira Nugraha, dalam forum World CIO 200 Grand Finale 2026 di Colombo, Sri Lanka.
Yudhistira menyampaikan pandangan tersebut dalam panel bertajuk “Government Without Borders: Who Will Build the World’s Next Digital Nation?” pada 23 September 2026. Ia membawa pengalaman selama sekitar 20 tahun bekerja di pemerintahan, termasuk dalam pengembangan layanan publik, Jakarta Smart City, Rumah Pendidikan, hingga komunikasi publik.
Talenta Menjadi Investasi Utama
Dalam forum tersebut, Yudhistira menekankan bahwa investasi pertama dalam transformasi digital seharusnya adalah talenta manusia, bukan semata-mata aplikasi, cloud, atau kecerdasan artifisial (AI).
Menurutnya, teknologi akan terus mengalami perubahan. Namun, apabila pemerintah memiliki sumber daya manusia yang mampu belajar, beradaptasi, dan memimpin perubahan, proses transformasi digital dapat terus berjalan mengikuti perkembangan zaman.
Talenta digital juga tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis. Pemimpin teknologi perlu memiliki kemampuan komunikasi agar dapat menjelaskan teknologi kepada pimpinan, pegawai, mitra, maupun masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami.
Empati dalam Pelayanan Publik Digital
Selain kemampuan teknologi dan komunikasi, Yudhistira menilai empati menjadi kemampuan yang semakin penting dalam transformasi digital pemerintahan.
Empati berarti melihat pelayanan dari sudut pandang masyarakat yang menggunakannya. Dalam konteks pendidikan, pengguna layanan tersebut dapat berupa guru dengan keterbatasan koneksi internet, siswa, orang tua, kepala sekolah, pemerintah daerah, hingga masyarakat yang menyampaikan pengaduan.
Yudhistira mengaitkan pendekatan tersebut dengan Theory U, yang mencakup Open Mind, Open Heart, dan Open Will. Pendekatan tersebut menekankan keterbukaan terhadap perspektif yang berbeda, memahami pengalaman orang lain, serta memiliki kemauan untuk berubah.
Digitalisasi Tidak Boleh Menjadi Hambatan Baru
Menurut Yudhistira, masyarakat seharusnya tidak perlu memahami struktur organisasi pemerintah atau sistem yang bekerja di belakang layar hanya untuk memperoleh layanan.
Bagi masyarakat, ukuran layanan digital lebih sederhana, yakni apakah layanan yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan mudah, aman, dan dapat dipercaya. Karena itu, integrasi berbagai sistem tidak selalu berarti seluruh layanan harus digabungkan ke dalam satu aplikasi.
Pemerintah tetap membutuhkan tata kelola data, identitas digital yang terpercaya, interoperabilitas, keamanan siber, pelindungan privasi, serta pembagian tanggung jawab yang jelas.
Prinsip “Digital by Default, but Not Digital Only”
Dalam pengembangan Rumah Pendidikan, Kemendikdasmen juga memperhatikan pengguna yang memiliki keterbatasan koneksi internet. Sejumlah materi dapat disimpan dan digunakan ketika koneksi terbatas.
Prinsip serupa diterapkan dalam pelayanan Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikdasmen yang menyediakan berbagai kanal layanan, mulai dari tatap muka, Pusat Panggilan 177, WhatsApp, surat elektronik, hingga layanan daring.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi layanan tetap perlu mempertimbangkan masyarakat yang belum memiliki akses digital yang optimal.
AI Harus Berangkat dari Masalah
Yudhistira juga mengingatkan agar pemanfaatan AI dalam pemerintahan tidak dimulai hanya dengan pertanyaan mengenai di mana teknologi tersebut dapat digunakan.
Menurutnya, pemerintah sebaiknya terlebih dahulu menentukan masalah yang ingin diselesaikan, kemudian melihat apakah AI dapat menjadi salah satu solusi.
AI dapat digunakan untuk membantu pekerjaan administratif, menganalisis informasi, dan mendukung pengambilan keputusan. Namun, ketika sebuah keputusan berdampak pada hak, layanan, atau kesempatan seseorang, tanggung jawab manusia tetap harus dipertahankan.
“Automate the Task, but Don’t Automate Accountability”
Dalam forum tersebut, Yudhistira menekankan prinsip “Automate the task, but don’t automate accountability.” Artinya, tugas tertentu dapat dibantu atau diotomatisasi dengan teknologi, tetapi tanggung jawab atas keputusan tidak boleh dialihkan sepenuhnya kepada sistem.
Prinsip ini menjadi penting ketika pemerintah menggunakan teknologi untuk pelayanan publik. Teknologi dapat membantu mempercepat proses, tetapi manusia tetap perlu memahami dampak keputusan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya.
Rumah Pendidikan Jadi Pengalaman Transformasi Digital
Pengalaman Indonesia dalam membangun ekosistem pendidikan digital juga menjadi bagian dari pembahasan. Yudhistira sebelumnya terlibat dalam pengembangan Rumah Pendidikan, sebuah ekosistem digital yang mengintegrasikan berbagai layanan pendidikan.
Pada 9 Juli 2026, Rumah Pendidikan memperoleh Winner WSIS Prizes 2026 kategori e-Government di Jenewa. Ajang tersebut menerima 1.595 proyek dari 122 negara, dan Rumah Pendidikan menjadi inovasi Indonesia pertama yang meraih predikat Winner pada kategori e-Government sejak WSIS Prizes dimulai pada 2012.
Transformasi Digital Berpusat pada Masyarakat
Dari pengalaman pengembangan teknologi hingga komunikasi publik, Yudhistira menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintah tidak cukup diukur dari jumlah aplikasi atau sistem yang berhasil dibuat.
Teknologi perlu membuat masyarakat lebih mudah memperoleh layanan, tetap mendapatkan pelayanan ketika akses digital terbatas, serta memahami perubahan yang dilakukan pemerintah.
Dengan demikian, transformasi digital membutuhkan perpaduan antara teknologi, talenta, komunikasi, empati, keamanan data, dan akuntabilitas. Teknologi menjadi alat untuk memperbaiki pelayanan, sementara manusia tetap menjadi bagian penting dalam menentukan arah dan tanggung jawab penggunaannya.
