Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa ijazah pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C diakui secara sah oleh negara. Ijazah tersebut memiliki kedudukan hukum yang setara dengan ijazah dari jalur pendidikan formal.
Dengan pengakuan tersebut, lulusan pendidikan kesetaraan memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, termasuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS).
Penegasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata. Kesempatan memperoleh pendidikan tidak seharusnya dibatasi oleh usia, kondisi ekonomi, maupun lokasi tempat tinggal.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal (PNFI), Gogot Suharwoto, menyampaikan bahwa lulusan Paket A, Paket B, dan Paket C berhak menggunakan ijazahnya untuk mendaftar ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Pengakuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemendikdasmen+1
11.895 Lembaga Pendidikan Nonformal Aktif di Indonesia
Kemendikdasmen terus mendorong optimalisasi layanan pendidikan kesetaraan melalui Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF). Lembaga ini berperan melengkapi layanan pendidikan formal sekaligus menjangkau masyarakat yang mengalami kendala dalam mengakses sekolah.
Saat ini terdapat 11.895 unit pendidikan nonformal yang aktif beroperasi di seluruh Indonesia.
Dua bentuk layanan yang menjadi bagian penting dari pendidikan nonformal adalah:
- Sanggar Kegiatan Belajar (SKB): menyediakan layanan pembelajaran bagi masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan di luar sekolah formal.
- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM): memberikan kesempatan belajar bagi berbagai kelompok masyarakat melalui program pendidikan kesetaraan dan kegiatan pembelajaran lainnya.
Layanan tersebut menyasar anak tidak sekolah, pekerja produktif, serta masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Keberadaan lembaga pendidikan nonformal juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun. Kemendikdasmen
Nilai TKA Paket C Bisa Digunakan untuk Mendaftar Kuliah
Selain ijazah, hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) juga dapat menjadi bukti capaian akademik warga belajar pendidikan kesetaraan.
Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025, peserta TKA dari jalur pendidikan nonformal meliputi:
- Murid kelas 6 program Paket A.
- Murid kelas 9 program Paket B.
- Murid kelas 12 program Paket C.
Sementara itu, peserta TKA dari jalur pendidikan informal berasal dari kalangan murid sekolah rumah atau homeschooling.
Kemendikdasmen menjelaskan bahwa hasil TKA Paket C dapat dilampirkan dan digunakan secara sah dalam proses seleksi pendaftaran perguruan tinggi.
Dengan demikian, warga belajar pendidikan kesetaraan memiliki kesempatan untuk menunjukkan capaian akademiknya melalui asesmen yang menggunakan mata pelajaran sama dengan pendidikan formal.
103.362 Warga Belajar Paket C Mengikuti TKA pada 2026
Partisipasi warga belajar pendidikan kesetaraan dalam pelaksanaan TKA tahun 2026 tercatat mencapai 103.362 peserta untuk program Paket C.
Jumlah tersebut terdiri atas:
| Moda Pelaksanaan | Jumlah Peserta |
|---|---|
| Daring | 93.274 |
| Semi-daring | 10.088 |
| Total | 103.362 |
Pelaksanaan TKA pendidikan kesetaraan menggunakan mata pelajaran yang sama dengan pendidikan formal. Asesmen juga diselenggarakan secara serentak untuk menjaga validitas dan kesetaraan hasil penilaian akademik.
Hasil TKA diharapkan dapat menjadi salah satu indikator objektif untuk melihat capaian belajar warga pendidikan nonformal.
Pendidikan Kesetaraan Tidak Hanya Berorientasi pada Ijazah
Pendidikan kesetaraan tidak hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh ijazah, tetapi juga membekali warga belajar dengan keterampilan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat program vokasional dan pelatihan kecakapan hidup. Melalui kegiatan tersebut, warga belajar diharapkan memiliki keterampilan praktis untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.
Dari sisi pembelajaran, pendidikan kesetaraan juga menawarkan fleksibilitas waktu dan metode belajar agar dapat disesuaikan dengan kondisi peserta.
Meski demikian, kualitas pembelajaran tetap dijaga melalui kurikulum yang mengacu pada standar kurikulum pendidikan formal.
Proses pembelajaran di SPNF menggunakan target Satuan Kredit Kompetensi (SKK) dengan tiga metode utama, yaitu:
- Tatap muka.
- Pembelajaran berbasis modul.
- Pembelajaran daring atau online.
Evaluasi hasil belajar juga dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester di seluruh jenjang pendidikan. Kemendikdasmen
Pemerintah Ajak Masyarakat Memanfaatkan Pendidikan Kesetaraan
Melalui penguatan layanan pendidikan kesetaraan, Kemendikdasmen berharap semakin banyak masyarakat yang kembali memperoleh kesempatan belajar.
Program Paket A, Paket B, dan Paket C dapat menjadi alternatif bagi mereka yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan melalui jalur formal.
Dengan ijazah yang diakui negara, kurikulum terstandar, fleksibilitas pembelajaran, serta dukungan keterampilan vokasional, pendidikan kesetaraan membuka peluang bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup.








