JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat sinergi lintas kementerian untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Kali ini, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersepakat mempercepat program renovasi atau bedah rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat tidak hanya dilakukan melalui akses pendidikan bagi anak, tetapi juga melalui berbagai program pemberdayaan sosial, termasuk perbaikan tempat tinggal.
Target Renovasi 10.000 Rumah pada 2026
Pemerintah menargetkan 10.000 rumah milik orang tua siswa Sekolah Rakyat direnovasi sepanjang 2026.
Namun, hingga saat ini baru sekitar 2.000 rumah yang telah melalui proses verifikasi. Dari jumlah tersebut, 911 rumah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan renovasi.
Program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih layak sehingga mendukung proses belajar anak sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Kendala Kepemilikan Tanah dan Persyaratan Penerima
Gus Ipul mengungkapkan terdapat dua kendala utama dalam pelaksanaan program renovasi rumah.
Pertama, banyak calon penerima belum memiliki dokumen kepemilikan tanah yang memenuhi persyaratan. Kedua, terdapat ketentuan mengenai jumlah minimal penerima manfaat dalam satu desa, sementara sebagian besar calon penerima tersebar di berbagai wilayah sehingga tidak memenuhi syarat administratif tersebut.
Kondisi tersebut membuat banyak keluarga yang sebenarnya layak menerima bantuan belum dapat diakomodasi dalam program.
Kemensos Usulkan Aturan Lebih Fleksibel
Untuk mempercepat realisasi program, Kemensos mengusulkan agar bukti kepemilikan tanah cukup menggunakan surat keterangan dari RT, RW, atau kelurahan.
Selain itu, Kemensos juga mengusulkan agar syarat minimal jumlah penerima manfaat dalam satu desa dihapus sehingga bantuan dapat diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan, meskipun hanya terdapat satu penerima manfaat di suatu wilayah.
Menurut Gus Ipul, pendekatan tersebut sejalan dengan mekanisme Sekolah Rakyat yang mengutamakan penjangkauan terhadap masyarakat miskin ekstrem tanpa melalui seleksi akademik.
Kementerian PKP Siap Mendukung
Usulan tersebut mendapat dukungan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Ia menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, sehingga Kementerian PKP siap memberikan dukungan agar pelaksanaan renovasi rumah dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak keluarga penerima manfaat.
Apabila usulan penyederhanaan persyaratan disetujui, semakin banyak orang tua siswa Sekolah Rakyat yang berpeluang memperoleh rumah yang lebih layak. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh peserta didik melalui akses pendidikan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup seluruh anggota keluarga.
