Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menilai informasi soal dugaan 700.000 anak di Papua yang tidak bersekolah sebagai alarm serius yang tidak boleh dianggap biasa. Ia mengingatkan bahwa hak atas pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi negara tanpa terkecuali.
Meski begitu, Lalu Hadrian atau Ari menekankan pentingnya kehati-hatian dalam membaca angka tersebut. Ia sejalan dengan pemerintah bahwa data ini harus diverifikasi secara menyeluruh sebelum dijadikan dasar kebijakan. “Data tersebut memang perlu dicermati dan diverifikasi secara menyeluruh agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya pada Kamis (18/12/2025).
Ari menegaskan, proses cek ulang tak boleh sekadar formalitas. “Proses cross-check ini penting dilakukan dengan melibatkan Kemendikdasmen, pemerintah daerah, serta BPS agar diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” sambungnya. Ia mengingatkan, apa pun hasil akhirnya, kesenjangan akses pendidikan di Papua adalah persoalan nyata yang tak bisa diabaikan.
Menurut Ari, negara harus benar-benar hadir memastikan anak-anak Papua mendapat layanan pendidikan yang layak, inklusif, dan berkeadilan. Komisi X mendorong agar temuan ini dijadikan momentum memperkuat kebijakan afirmatif di bidang pendidikan Papua. “Kami mendesak pemerintah menjadikan temuan ini sebagai momentum memperkuat kebijakan afirmatif, memperbaiki distribusi guru, sarana prasarana, serta memperkuat sinergi pusat-daerah agar hak pendidikan anak Papua benar-benar terpenuhi,” tegasnya.
Isu 700.000 anak Papua tidak sekolah ini sebelumnya juga sudah sampai ke Presiden Prabowo Subianto. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut, informasi itu disampaikan Bupati Manokwari, Hermus Indou, dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Tito menyatakan pemerintah akan melakukan verifikasi menyeluruh atas data tersebut.
“Data ini harus kita cross-check dulu, benar atau tidak,” kata Tito, seraya menegaskan bahwa prinsip dasarnya, jika ada anak Papua yang belum sekolah, negara harus mengupayakan agar mereka bisa kembali mendapatkan akses pendidikan seluas-luasnya.
