Tragedi perkelahian yang berujung maut di SMPN 2 Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif. Insiden memilukan ini dinilai menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan, khususnya terkait lemahnya pengawasan di lingkungan sekolah.
Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Sugiyamto, menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Ia menilai bahwa peristiwa tragis ini bukan sekadar insiden biasa, melainkan dampak nyata dari persoalan struktural yang selama ini terjadi di sekolah, terutama terkait kekurangan tenaga pendidik dan kekosongan jabatan kepala sekolah.
Menurut Sugiyamto, minimnya jumlah guru yang bertugas saat kejadian sangat berpengaruh terhadap lemahnya pengawasan siswa. Berdasarkan informasi yang diterimanya, saat peristiwa berlangsung hanya terdapat delapan guru yang harus mengawasi sembilan kelas secara bersamaan. Kondisi ini dinilai tidak ideal dan berisiko tinggi terhadap terjadinya konflik antar siswa yang tidak terpantau dengan baik.
Ia juga menegaskan bahwa keberadaan kepala sekolah sangat penting dalam memastikan sistem pengawasan dan manajemen sekolah berjalan optimal. Kekosongan jabatan tersebut dinilai turut memperburuk situasi, karena tidak ada pemimpin yang secara penuh mengendalikan kebijakan dan pengawasan di lingkungan sekolah.
DPRD Sragen pun mendesak dinas terkait untuk segera mengambil langkah konkret, mulai dari penambahan tenaga pendidik hingga percepatan pengisian jabatan kepala sekolah. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di sekolah juga dinilai penting guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keamanan dan pengawasan di sekolah harus menjadi prioritas utama, demi melindungi keselamatan peserta didik dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
