Wacana Bahasa Prancis Jadi Pelajaran Wajib Tuai Sorotan, P2G Sebut Indonesia Masih Kekurangan Guru
Rencana menjadikan Bahasa Prancis sebagai pelajaran yang diajarkan di seluruh jenjang sekolah di Indonesia menuai perhatian dari berbagai pihak. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah persoalan baru di dunia pendidikan, terutama terkait kekurangan tenaga pengajar dan padatnya kurikulum sekolah.
Wacana tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan instruksi agar Bahasa Prancis dipelajari di semua tingkatan sekolah saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis dan bertemu Presiden Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris. Menurut Prabowo, langkah itu dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan dunia di masa depan.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menilai kebijakan pendidikan seharusnya tidak dibuat secara mendadak tanpa perencanaan yang matang. Ia mempertanyakan kesiapan pemerintah apabila Bahasa Prancis diwajibkan di seluruh sekolah mulai dari tingkat dasar hingga menengah.
P2G menyoroti kondisi pendidikan Indonesia yang saat ini masih menghadapi kekurangan guru dalam jumlah besar. Berdasarkan data yang disampaikan organisasi tersebut, kebutuhan guru nasional masih mencapai ratusan ribu orang. Jika Bahasa Prancis diwajibkan secara nasional, pemerintah diperkirakan membutuhkan tambahan tenaga pengajar dalam jumlah sangat besar untuk memenuhi kebutuhan di seluruh sekolah.
Selain masalah tenaga pendidik, P2G juga mengingatkan bahwa struktur kurikulum saat ini sudah cukup padat. Penambahan mata pelajaran baru dikhawatirkan akan menambah beban belajar siswa, khususnya pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Organisasi tersebut meminta pemerintah lebih fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran mata pelajaran inti yang masih menghadapi berbagai tantangan.
Meski demikian, Bahasa Prancis sebenarnya bukan hal baru dalam sistem pendidikan Indonesia. Bersama beberapa bahasa asing lain seperti Bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, dan Jerman, Bahasa Prancis telah tersedia sebagai mata pelajaran pilihan di sejumlah sekolah sejak kurikulum sebelumnya hingga Kurikulum Merdeka. Bahkan, beberapa SMK dengan program keahlian pariwisata dan perhotelan telah lebih dulu mengajarkan bahasa asing non-Inggris sebagai bagian dari kebutuhan dunia kerja.
P2G berharap pemerintah melakukan kajian lebih mendalam sebelum menerapkan kebijakan baru terkait bahasa asing di sekolah. Menurut mereka, penguatan kemampuan dasar siswa dalam matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian utama dalam sistem pendidikan nasional.
