Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam APBN mulai tahun 2028.
Menurut Yahya, keputusan tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk kembali menata prioritas anggaran pendidikan, termasuk memberikan perhatian lebih besar terhadap kesejahteraan guru.
“Dengan pemisahan anggaran MBG dan pendidikan, kita mendorong negara dapat meningkatkan gaji dan kesejahteraan guru yang sampai saat ini masih menjadi persoalan,” ujar Yahya Zaini dalam keterangan resminya, Jumat (31/7/2026).
Momentum Menata Investasi SDM
Yahya menilai setiap sektor pembangunan sebaiknya memiliki anggaran yang mandiri agar tujuan, indikator kinerja, serta akuntabilitasnya dapat diukur dengan lebih jelas.
Menurutnya, putusan MK membuka peluang bagi pemerintah untuk membangun sistem investasi sumber daya manusia (SDM) yang lebih terintegrasi.
“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan merupakan momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan struktur penganggaran negara.”
Ia menambahkan bahwa pembangunan SDM tidak hanya bergantung pada sektor pendidikan, tetapi juga membutuhkan dukungan kesehatan, gizi, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial yang saling terhubung.
Setiap Program Perlu Memiliki Anggaran Sendiri
Yahya menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan manusia sebaiknya memiliki pembiayaan tersendiri agar pelaksanaannya lebih efektif dan mudah dievaluasi.
Namun demikian, menurutnya, pemisahan anggaran bukan berarti setiap program berjalan sendiri-sendiri.
“Kesehatan, gizi, pendidikan, dan pengembangan kompetensi bukanlah program-program yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan satu rantai investasi yang menentukan daya saing bangsa melalui SDM-SDM unggulnya.”
Dorong Tata Kelola MBG Semakin Baik
Selain menyoroti anggaran pendidikan, Yahya juga mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk terus memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar pelaksanaannya semakin akuntabel.
Ia berharap berbagai persoalan seperti penyimpangan maupun kecurangan dalam pelaksanaan program dapat dicegah.
“Kita berharap langkah-langkah yang baik itu dilakukan secara terus menerus dan menjadi komitmen dari BGN untuk memperbaiki kinerja demi peningkatan pelayanan MBG.”
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diharapkan mampu menjaga fokus anggaran pendidikan pada kebutuhan utama pendidikan, sekaligus memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan melalui skema pembiayaan yang lebih jelas dan akuntabel.
