Jakarta – Biaya seleksi sekolah kedinasan 2026 berbeda-beda di setiap instansi. Secara umum, peserta dikenakan biaya untuk tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan CAT BKN, sementara sejumlah sekolah kedinasan juga menetapkan biaya untuk tahapan seleksi lainnya.
Namun, kabar baiknya, biaya seleksi berbasis CAT BKN dapat dikenakan tarif Rp0 bagi peserta yang memenuhi kriteria tertentu. Kebijakan ini ditujukan untuk membantu peserta dari keluarga kurang mampu, termasuk yang berasal dari daerah tertinggal.
Rincian Biaya Sekolah Kedinasan 2026
Berikut biaya seleksi pada sejumlah sekolah kedinasan:
- PKN STAN: Rp400.000, terdiri dari SKD CAT BKN Rp100.000 dan seleksi PKN STAN Rp300.000.
- STMKG: Rp275.000, terdiri dari pendaftaran Rp75.000, SKD CAT BKN Rp100.000, dan SKB CAT BKN Rp100.000.
- Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltekim/Poltekpin): seluruh tahapan penerimaan 2026 tidak dipungut biaya.
- Poltekpin: SKD Rp100.000.
- STIN: SKD Rp100.000.
- Sekolah Kedinasan Kemenhub: biaya pendaftaran Rp200.000.
- Polstat STIS: Rp300.000, termasuk biaya SKD.
- IPDN: SKD Rp100.000, sedangkan biaya seleksi penerimaan calon praja dibebankan kepada APBN Kemendagri.
- Poltek SSN: SKD Rp100.000.
Biaya tersebut belum termasuk kemungkinan biaya meterai dan transportasi selama proses seleksi.
Siapa yang Bisa Mendapat Tarif Rp0?
Kebijakan tarif Rp0 berlaku untuk peserta seleksi dengan metode CAT BKN yang memenuhi persyaratan.
Kriterianya antara lain:
- Berasal dari Daerah Tertinggal dan berasal dari keluarga tidak mampu.
- Berasal dari daerah non-Daerah Tertinggal tetapi berasal dari keluarga tidak mampu, dengan kuota maksimal 2 persen dari jumlah formasi dalam satu tahun anggaran.
- Mengajukan permohonan tarif Rp0 dengan mencentang pernyataan saat melakukan submit pendaftaran pada tahap resume.
- Lolos validasi sistem setelah instansi menyelesaikan finalisasi hasil seleksi administrasi.
- Dinyatakan memenuhi syarat administrasi.
- Data domisili Daerah Tertinggal divalidasi berdasarkan KTP.
- Status kurang mampu mengacu pada data Kementerian Sosial dengan kategori Desil 1, 2, 3, dan 4.
Jika jumlah pendaftar yang memenuhi syarat untuk kuota 2 persen melebihi kuota, dilakukan perangkingan berdasarkan desil terkecil, nilai rata-rata rapor semester 1–6 tertinggi, kemudian usia tertinggi.
Peserta yang mendapatkan tarif Rp0 akan memperoleh notifikasi melalui akun SSCASN dan tidak perlu membayar PNBP kepada BKN untuk seleksi yang menggunakan CAT BKN.
